Eramuslim.com – Mulai dari Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri, sampai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan telah membantah adanya peran calo dalam upaya mempertemukan Presiden Joko dan Presiden Amerika Serikat Obama pada pertengahan Oktober lalu. Namun, dosen plmu politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies, Universitas London, Michael Buehler, menulis artikel soal percaloan tersebut di situs New Mandala dengan mengambil data dari surat perjanjian percaloan yang ditulis pada 8 Juni tersebut dan diterima oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berada di bawah Foreign Agents Registration Act (FARA) pada 17 Juni 2105. Dan, siapa pun bisa melihat dokumen itu di situs FARA, dengan tautan ini http://www.fara.gov/docs/6229-Exhibit-AB-20150617-3.pdf.
Bantah Pakai Broker, Kemenlu Harus Tunjukkan Dokumen Otentiknya
Dalam tulisannya, Buehler menyingkap bahwa kunjungan Joko bertemu dengan Presiden Amerika Serikat menggunakan salah satu jasa konsultan R&R Partners, Inc asal Singapura. Dalam dokumen tersebut terdapat sembilan pasal dan 37 ayat yang berisi perjanjian dalam permohonan jasa konsultan dan layanan lobi di bidang hubungan internasional bagi pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu, Indonesia merogoh kocek sebesar US$ 80.000 untuk dibayarkan pada tanggal 15 Juni dan 1 September 2015 ke sebuah perusahaan jasa bernama Las Vegas PR untuk melobi pertemuan Joko dengan Obama.
“Kenapa konsultan Singapura membayar US$ 80 ribu ke perusahaan PR Las Vegas untuk melakukan lobi bagi pemerintah Indonesia?” tanya Buehler dalam artikelnya. Dalam pembayaran misterius tersebut, ia juga mempertanyakan adanya kerenggangan dalam tubuh pemerintahan Joko terkait kemampuan Joko sebagai presiden dalam mengontrol stafnya.
Ia pun melihat lemahnya koordinasi dalam merealisasi kunjungan Joko sebagai agenda politiknya, terutama pada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan. Padahal, agenda perjalanan ini seharusnya berada di bawah Kementerian Luar Negeri, tapi justru Luhut Panjaitan yang terbang ke Amerika Serikat untuk mengurus agenda kunjungan tersebut.
Dari dokumen itu juga dapat dilihat, konsultan akan memberikan jasa konsultasi dan lobi kepada pihak Indonesia. Konsultan akan membantu mengomunikasikan kepentingan Republik Indonesia ke Amerika Serikat, yang berfokus pada ranah keamanan, perdagangan, dan ekonomi.
Pelayananan jasa yang ditawarkan para calo itu antara lain menyusun dan menghadiri pertemuan dengan para pemangku kebijakan dan anggota kongres serta cabang eksekutif, termasuk Kementerian Luar Negeri. Konsultan juga mengusahakan pengamanan kesempatan untuk mengarahkan sesi kongres gabungan selama kunjungan Joko ke Amerika Serikat. Selain itu, mengidentifikasi serta bertemu dengan tokoh, media, masyarakat, dan organisasi swasta berpengaruh serta berafiliasi dengan Amerika Serikat untuk mendukung usaha Joko.
Barangkali, yang harus dilakukan Kementerian Luar Negeri bukan hanya memberikan penjelasan dan bantahan kepada masyarakat Indonesia, namun juga menggunakan hak jawab kepada situs New Mandala, lengkap dengan salinan dokumen resmi otentik yang dapat menguatkan bantahan tersebut. Karena, ini menyangkut martabat bangsa. Kalau dulu Joko pada masa kampanye calon presiden melaporkan pengelola tabloid Obor Rakyat yang dibuat anak bangsa kepada polisi karena dianggap memfitnah, mestinya sikap itu juga ditunjukkan kepada pengelola situs New Mandala dan Michael Buehler. Apalagi, Kapolri Badrodin Haitin juga baru mengeluarkan surat edaran tentang ujaran kebencian di media sosial, termasuk di media. [ts/pm]
