Bank Dunia dan IMF dinilai berada di balik program konversi minyak tanah ke gas. Alasannya, program tersebut sarat dengan kepentingan perusahaan minyak internasional dan aparat birokrasi.
Demikian Koordinator Forum Masyarakat Pengguna Minyak Tanah (FMPMT), Arya Ramdana, di Jakarta, Rabu (25/7).
“Program itu konyol, arahnya hanya untuk impor mengingat keterbatasan gas kita, jelas kan kalau impor siapa yang diuntungkan, tentu aparat birokrasi dan asing, ” ujar Arya.
Oleh karena itu, pihaknya menuntut pemerintah mengembalikan minyak tanah yang langka di pasaran sejak program tersebut berjalan.
Dijelaskannya, ketersediaan gas alam Indonesia sangat terbatas. Indikasinya, sejumlah proyek dalam negeri bahkan kekurangan gas akhir-akhir ini. Di antaranya, proyek bus way di Jakarta serta terhentinya produksi pabrik-pabrik pupuk di Indonesia karena kekurangan pasokan gas.
“Jadi bayangkan kalau sekarang mesti ditambah menyediakan gas untuk 200 juta penduduknya, kita tinggal tunggu pemerintah bilang gas kita tidak mencukupi, kita perlu melakukan impor gas, ” paparnya. (dina)
