eramuslim.com — Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyentil abis-abisan kondisi hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengatakan, kekuasaan seharusnya menjadikan hukum sebagai rujukan utama dalam mengahdirkan rasa keadilan kepada masyarakat.
“Negara menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadirnya rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, memberikan kepastian. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang dipuncak maupun seluruh jajaran,” kata Anies dalam debat pertama capres, Selasa malam, (12/12/2023).
Menurutnya saat ini, banyak aturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan sehingga itu harus diubah.
“Tapi apa yang terjadi, banyak aturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini yang akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah, harus dikembalikan,” ungkap Eks Gubernur DKI Jakarta ini.
Mantan Mendukung ini menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan.
“Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan, hingga kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat, perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa,” ungkapnya.
Dia menyebut hukum saat ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Olehnya itu harus ditegakkan.
“Kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini kalau kita melihat hukum itu harus tegak begini. Inilah hukum, tapi kenyataannya bengkok. Dia tajam ke bawah, dan tumpul ke atas,” ujarnya.
“Kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Oleh karena itu kita mendorong perubahan. Menjadikan hukum menjadi tegak kepada semuanya,” tandasnya. (sumber: fajar)
