Eramuslim – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang anggotanya terdiri dari para bupati di seluruh Indonesia menolak rencana pemerintah mengimpor beras 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Apkasi menilai kebijakan ini bakal merugikan petani lokal sekaligus tidak sesuai data riil stok beras di daerah-daerah.
Ketua Umum Apkasi, Mardani H Maming mengatakan, para bupati di berbagai daerah meminta Apkasi memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar mengkaji dengan serius kebijakan impor beras tersebut sehingga tidak merugikan petani di daerah.
Mardani yang juga Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, mengaku tengah menggalakkan pembangunan sektor pertanian. Terutama, menjadikan daerahnya sebagai pusat pembibitan tanaman padi dan jagung untuk regional Kalimantan.
“Kebijakan impor merupakan upaya pemerintah yang sangat wajar dalam upaya menstabilkan harga sebuah komoditi di dalam negeri. Namun, kebijakan yang diambil ini harus benar-benar dipelajari. Kalau tidak, kebijakan impor ini justru bisa kontra produktif dan dapat memukul kondisi petani dalam negeri,” ujar Mardani dalam siaran persnya Rabu (17/1).
Hal senada juga dikemukakan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang mengatakan, pemerintah seharusnya mendengar suara dari para bupati yang mengetahui secara langsung kondisi komoditas beras di daerah.
