Amerika Serikat harus dapat menghargai segala upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan dan pengelolaan segala permasalahan di Papua. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Widodo Adi Sutjipto usai berbicara dalam seminar "Strategi Keamanan Menjelang Pemilu 2009", di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (12/8).
"Kami senantiasa berupaya menangani Papua dalam kerangka demokratis termasuk dalam usaha penegakkan hukum yang independen, tidak terpengaruh pihak luar, " katanya.
Ia mengatakan pemerintah Indonesia telah menyerahkan sepenuhnya masalah dua anggota Organisasi Papua Merdeka Filep Karma dan Yusak Pakage kepada proses hukum secara independen.
"Pemerintah tidak mencampuri proses hukum yang memberikan putusan hukum tetap dan mengikat terhadap kedua orang tersebut. Jadi, tolong ini dilihat sebagai bentuk penegakan hukum yang independen dalam kerangka negara demokrasi, " ujarnya.
Dalam menangani Papua, lanjut Widodo, Indonesia melakukannya dalam kerangka demokratisasi.
Ia pun menyatakan tidak ada yang menyimpang dalam pelaksanaan demokratisasi pada penanganan persoalan di Papua termasuk dalam penanganan rusuh di Kabupaten Wamena akhir pekan lalu.
"Kami mencoba memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan masyarakat daerah Papua untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik di masa datang, " katanya.
Menkopolhukam Laksmana Widodo AS memastikan tidak ada kaitan antara surat 40 anggota Kongres AS mengenai Filip Karma dan Yusak Pakage dengan insiden Wamena.
Hal senada dilontarkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar bahwa tidak ada hubungan antara surat dari Kongres AS dan kerusuhan di Wamena.
"Tidak berarti karena waktunya hampir bersamaan lalu kedua masalah itu saling berkaitan, " katanya.
Syamsir mengatakan masih banyak anggota Kongres AS yang tidak tahu secara rinci tentang Papua sehingga kerapkali membuat persoalan menjadi rumit. (novel)
