.jpg?w=1140&ssl=1)
oleh: Sohaib Jassim
Kewajiban kemanusiaan menyelamatkan Irak
Abad ini sangat aneh. Para pemimpin negara-negara besar mengklaim sebagai abad HAM dan peradaban. Tapi, orang masih mendiskusikan di media massa apakah perang saudara di Irak sudah meletus atau belum, padahal ratusan ribu orang dari sekitar 30 juta total penduduk Irak terbunuh.
Aneh, apakah perang saudara dianggap sebagai pesta demokrasi atau pemilu atau pertunjukan? Atau apakah perlu deklarasi resmi bahwa yang terjadi sekarang adalah perang saudara?
Sebutlah apa saja; perang saudara, pembersihan kaum sektarian yang menghancurkan saudara dan kerabat, pembersihan etnis yang lebih dahsyat dari apa yang terjadi di Bosnia dan negara-negara Afrika. Atau seperti Syeikh Haris Al-Dari, ketua Asosiasi Ulama Sunni yang menyebut realita ini sebagai fitnah produksi penjajah Amerika dan bukan oleh kelompok lokal. Penamaan apapun yang jadi korban adalah manusia yang dibunuh tanpa batas.
Pembunuhnya adalah kelompok dari berbagai aliran, sebagian dengan label agama, sebagian dengan motif uang, sebagian dengan label pasukan keamanan dalam dan luar negeri. Tak penting siapa pelaku pembunuhan itu yang penting adalah penduduk bumi yang lainnya memiliki kewajiban melakukan sesuatu untuk menghentikan pertumpahan darah di Irak.
Irak harus diselamatkan. Irak tidak hanya membutuhkan pembicaraan soal pemerintah kesatuan nasional. Namun membutuhkan pemerintah penyelamat nasional. Bahkan membutuhkan revolusi rakyat yang bernuansa murni dan lokal yang menyelamatkan negara dari ancaman hilang, sejalan dengan komitmen perubahan utuh pada sikap dunia internasional terhadap apa yang terjadi di Irak.
Lantas siapa yang diprioritaskan melakukan inisiatif menyelamatkan Irak? Menurut penulis, negara-negara Islam dan Muslim serta semua negara non blok yang tidak memiliki kontribusi kesalahan atas apa yang terjadi di Irak harus melakukan kewajiban kamanusiaannya, moral, agama dan historis untuk bergerak menyelamatkan Irak. Bukan menyelamatkan Amerika yang menginvasi negari 1001 malam itu.
Dalam kunjungan Presiden Amerika George W. Bush beberapa saat lalu ke Bogor, penulis mengamati, hal terpenting yang ditegaskan presiden SBY adalah masalah kemanusiaan di Irak. Ini menjadi fokus konferensi pers dua pemimpin itu. Penulis senang mendengar Presiden SBY mengatakan dengan tegas di depan Bush akan pentingnya perubahan politik Amerika dan dunia internasional soal Irak dan Menlu Dr. Hasan Wirajuda menegaskan untuk kedua kali di depan para diplomat dan wartawan 8 Januari lalu.
Ia menegaskan, Indonesia memiliki usulan dengan tiga dimensi; kesepakatan nasional yang hakiki di mana berbagai forum di negara-negara Arab gagal dalam hal ini, mengganti badan keamanan di Irak dengan badan keamanan negara-negara Muslim yang moderat-menurut penulis ini harus dipimpin Indonesia-dan mengawali rehabilitas fisik Irak dan rehabilitasi masyarakatnya yang dicabik-cabik. Satu hal lagi adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu kedua yang melahirkan sistem politik yang baru yang dalam menjalankannya perlu pengawasan dari Negara Islam selama bertahun-tahun.
Digagas pembentukan pasukan Arab, tapi sebagian besar pihak menolaknya sejak tahun 2003. Belakangan, Arab Saudi memberikan isyarat soal ini meski mengkhawatirkan akan menimbulkan perang kawasan antar Arab, Iran dan Turki yang lebih luar dari perang Irak – Iran tahun 1980-1988. Meski hanya diam, para pemimpin Arab memahami sinyal bahaya di masa depan. Raja Abdullah II Jordania mengkawatirkan tiga bahaya perang saudara di kawasan; di Irak, Libanon, Palestina. Dan Jordania secara geografis berada di tengah-tengah antara negara tersebut.
Sekenario gelap dari sejumlah skenario ke depan di Irak penuh dengan bahaya jika Syiah dan Sunni serta Kurdi tidak menemukan solusi yang menjamin kesatuan Irak, keadilan ekonomi, dan keterlibatan politik bagi semua pihak. Aksi pembunuhan akan terus berlangsung hingga Irak terbagi menjadi tiga wilayah … atau perang makin meluas dan cerai-berai wilayah akan terus berlangsung antara suku Kurdi di utara dan “Syi’istan” (daerah syiah) di selatan serta Sunistan (daerah sunni) di tengah. Instabilitas keamanan akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan dan negara-negara tetangga Irak akan mendukung antara tiga kelompok tersebut. Atau kondisi militer berangsur pulih namun ketegangan politik akan tetap terjadi seperti di Libanon. Untuk menghindar dari sekenario yang berdarah-darah ini, negara-negara Muslim dan negara-negara sahabat yang menginginkan perdamaian bisa melakukan intervensi.
Anggap saja hari ini yang paling penting adalah masalah kemanusiaan dan kita menyepakati dengan rakyat Irak untuk melakukan sejumlah langkah. Negara-negara Muslim jangan melakukan intervensi sendiri dan jangan melakukan intervensi militer tergesa-gesa tanpa kajian mendalam seperti yang dilakukan Amerika. Namun harus tetap menghimpun kekuatan semua kelompok di Irak dan didesak melakukan kesepakatan dengan dunia Islam. Kita berada di era penting membangun hubungan internasional dengan nuansa kerjasama, bahu-membahu dan melakukan inisiatif menyelamatkan sebuah negara yang mengalami tragedi.
Poros HAM Internasional
Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, negara terbesar keempat dunia, paling demokrasi ketiga di dunia, dan terbesar di Asia Tenggara, kini memiliki peluang untuk menorehkan sejarahnya dengan tinta emas. Sejarah juga akan mencatat negara seperti Indonesia meski jauh secara geografis dari Irak, namun bangsa dan masyarakatnya sangat dekat dengan Irak. Karenanya, Indonesia layak memimpin gerakan penyelamatan terhadap sebuah negara saudara seperti Irak dari kehancuran sumber daya manusianya akibat keberingasan Amerika. Indonesia sebagai saudara tertua negara-negara Muslim harus menjadi poros kemanusiaan bagi Negara-negara pencinta kebajikan untuk menjadikan tugas prioritasnya menyelamatkan Irak.
Mungkin orang mengira ini gagasan mimpi belaka. Namun yakinlah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bisa jadi Allah memberikan kekuatan dan keberpihakan kepada Indonesia dan pihak yang sepaham untuk menempuh langkah kemanusiaan yang monumental ini. Tapi tentu dengan melakukan sejumlah studi lapangan dan konsultasi dengan negara-negara Arab dan Islam terlebih dahulu. Mungkin juga mereka butuh untuk membangun prakarsa mereka dengan sebuah konferensi kemanusiaan bertaraf internasional untuk menyelamatkan Irak yang diselenggarakan di Jakarta seperti konferensi non-blok yang dilakukan di Bandung. Bisa jadi poros ini akan menjadi alternatif dari gerakan yang ada dan tidak memberi pengaruh apa-apa. Bukan mustahil di Indonesia muncul poros kemanusiaan internasional baru. Kita menyadari negara-negara Arab dan Islam tidak lagi memiliki peran kepemimpinan di dunia bahkan di kawasannya sendiri. Dunia Arab dan Islam mirip desa kecil yang mengalami berbagai kejahatan dan masalah di dalamnya. Namun penduduknya memilih masuk rumah mereka, menutup pintunya dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di rumah tetangganya. Itulah kondisi negara-negara Arab dan Islam yang tidak lagi memiliki pengaruh menghentikan semua musibah yang menimpa Irak. Di sisi lain muncul tiga Negara yang ambisinya ingin memperluas pengaruhnya; Sunni Turki, Iran Syiah dan Israel zionis.
Kita berada di depan momen sejarah yang mungkin saja ada yang berubah dalam perjalanan hubungan internasional jika kaum Muslimin mamp mengubah realitas pahit seperti di Irak. Sebab kepercayaan akan kembali, jiwa para pemimpin, parpol, ormas dan bangsa-bangsa Muslim jika sebagian pemimpin kita bergerak menyelamatkan sebuah bangsa terpenjara yang disembelih layaknya domba. Apalagi Amerika negara terbesar dunia ini gagal memerintah Irak, gagal menjaga keamanan kelompok yang lemah, gagal menerapkan demokrasi di sana, gagal membangkitkan dan mensejahterakannya setelah tiga tahun berperang.
Jika Indonesia ingin memiliki peran di Irak sebaiknya memperhatikan 10 poin penting sehingga tidak menimbulkan dampak negatif:
1. Peran Indonesia dalam poros kemanusiaan internasional seharusnya peran negara penolong, penasehat dan mediator. Bukan peran pengintervensi dan memaksakan pendapatnya. Karenanya, Indonesia harus menghindar dari kesalahan-kesalahan negara-negara tetangga Irak terutama kesahalan-kesalahan Amerika Serikat dan sekutunya dan harus memberikan contoh baru.
2. Para politikus, pemikir, Ormas dan Orpol di Indonesia harus berpikir dan berbagi pendapat secara cukup untuk mengambil sikap tegas terhadap peran OKI. Sehingga setiap langkah dan sikap OKI menimbulkan dampak negatif, padahal Indonesia memiliki tugas bersar di dunia Arab dan Islam. Barangkali Irak menjadi titik awal menaikkan pengaruh diplomasi Islam yang bermula dari Jakarta.
3. Peran Indonesia dan dunia Islam harus disetujui terlebih dahulu oleh warga Irak semunya agar tidak berubah menjadi pangkal permusuhan antara kelompok. Karenanya, penulis tegaskan jangan sampai Indonesia melakukan intervensi militer sendirian, langsung dan tanpa pertimbangan. Sebab ini akan berbahaya dan akan menimbulkan musibah baru bagi Indonesia dan negara-negara Islam. Irak tidak aman bagi warga sendiri. Apalagi bagi orang Indonesia, Malaysia dan lainnya. Intervensi harus dilakukan secara massal, internasional dan dengan skala besar. Jika sebuah kelompok di Irak menolak menyepakati maka tidak ada gunanya mengintervensi.
4. Prakarsa Indonesia dan atau OKI seharusnya terlepas dari pasukan Amerika. Prakarsa Indonesia seharusnya bukan perangkat untuk menyelamatkan keterjebakan dan kegagalan Amerika namun untuk menyelamatkan rakyat Irak. Indonesia harus berhati-hati dan jangan terkait dengan politik Amerika apapun bentuknya baik media atau di lapangan. Jika Indonesia mengintervensi militer di bawah pimpinan PBB maka harus dengan syarat Amerika menarik pasukannya dari Irak. Mungkin Amerika menolak menarik pasukannya dari Irak. Dunia sudah berunjuk rasa menentang Amerika dalam invasinya ke Irak tapi Negara Paman Sam ini tak mendengarkannya. Namun waktu sudah berbeda. Pemerintah Amerika saat ini menyadari telah berada di kubangan. Bahkan kebanyakan politikusnya mengakui kegagalan mereka di Irak. Berbeda dengan pada saat invasi hingga dua tahun berikutnya, di mana Amerika begitu arogan dan yakin akan kemenangannya serta akan mampu menerapkan demokrasi di Irak.
5. Peran Indonesia ini harus disepakati dengan negara-negara tetangga Irak dan melibatkan mereka dalam setiap prakarsa politik. Negara-negara itu mencakup Iran, Arab Saudi, Suriah, Turki dan Jordania dengan mengajak mereka berdialog secara tranparan dan Indonesia harus meminta kepada mereka agar menghentikan intervensi negatif mereka di Irak.
6. Pemerintah Jakarta hendaknya bergerak bersama dengan negara-negara Islam moderat dan non blok, seperti Malaysia, Banglades, Pakistan dan Nigeria secara khusus untuk bekerja sama degan Negara-negara lain yang tidak mempunyai kesalahan dan kepentingan, seperti negara-negara tetangga Iraq, yang sebagiannya ditengarai berperan dalam menyulut berbagai peristiwa. Bisa juga memperluas poros kemanusiaan ini dengan menyertakan kekuatan lain yang mencintai perdamaian, agar tumbuh di Indonesia poros kemanusiaan yang menjadi alternatif gerakan non blok yang dahulu dicetuskan di Bandung Indonesia.
7. Hendaknya proyek Indonesia ini dilatari dengan keseriusan guna mengokohkan kesepakatan antar negara secara bertahap dengan dibantu kekuatan negara Islam dan negara lain yang mencintai perdamaian.
8. Proyek ini adalah sebagai langkah awal untuk menyelamatkan Iraq dari kehancuran yang disebabkan peperangan yang terus berlangsung, setelah Amerika gagal mengatasi hal itu, padahal para tokoh liberal Irak berharap banyak kepada upaya Amerika tersebut. Dengan catatan tidak terperosok kepada kesalahan yang pernah dialami Wasington di mana mereka tidak memberikan pejabat-pejabat sipil Irak yang kompeten. Akhirnya semua interaksi dan menyikapi semua masalah harus dengan cara militer dari tentara Amerika.
9. Tidak terperosok dalam kesalahan yang pernah dilakukan Amerika dengan membenarkan nasehat sebagian petinggi partai Irak yang hanya mencari keuntungan pribadi. Hendaknya konsultasi diperluas yang mencakup semua kelompok dan semua organisasi, yang di dalamnya terdapat orang sipil, para analis dan pengamat, cendikiawan luar dan dalam negeri. Amerika telah melakukan kesalahan dengan menjajah mereka di Iraq dan salah dalam memilih partner, mereka membuka pintu Irak dengan lebar bagi tetangga Irak.
10. Hendaknya kerja diplomasi, politik, dan media pada tahap awalnya sehingga sesuai dengan tujuan kemanusiaan maka harus melibatkan orang-orang Irak dan melakukan konsultasi dengan lingkup masyarakat yang lebih luas, dengan pimpinan mereka yang merepresentasikan berbagai unsure dan kelompok tanpa kecuali. Penulis tegaskan tanpa pengecualian seorang pun meski dengan mereka yang memanggul senjata. Hal ini dalam rangka melihat kemungkinan peran yang bisa dilakukan untuk masyarakat Negara itu. Bisa jadi proyek ini dalam langkah awalnya hanya melalui satu poros, yang nanti bisa menjadi luas hingga mencapi tingkat kekuatan di bawah payung PBB atau OKI jika diperlukan.
Sekedar mengingatkan, bahwa ketika anda membaca tulisan ini, nun di sana ada puluhan orang yang dibunuh atau diculik atau kendaraan mereka atau pasar-pasar mereka di salah satu kota Irak di ledakkan. Darah senantiasa tertumpah dan dunia tetap berdiam diri. Siapakah yang mau merobohkan tembok kebekuan peran ini? Semoga itu adalah Indonesia dan mereka yang bekerja bersama dalam poros kemanusian antar negara yang baru. Yang pergerakannya harus bersifat damai dan tidak menambah korban meski dari mereka yang berasal dari kekuatan yang datang untuk menyelamatkan orang-orang Iraq. Sesungguhnya jiwa manusia itu sangat mahal harganya…!
*Penulis adalah Kepala Kantor Perwakilan Stasiun Televisi al-Jazeera di Jakarta
