APBN Tak Sanggup Biayai Program Sejuta Rumah Jokowi, Gaji Rakyat Disunat

Eramuslim.com – Program sejuta rumah per tahun yang menjadi andalan Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya kembali dilanjutkan tahun ini hingga 2024 mendatang. Sama seperti tujuan awal 2015 lalu, program ini diharapkan bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak.

Kementerian PUPR mencatat, jumlah backlog rumah di Indonesia masih tinggi, sekitar 5 juta unit. Sayangnya, di tengah upaya menyediakan dana ini, pemerintah mulai kehabisan dana.

“Dari backlog yang ada, program 5 juta unit membutuhkan anggaran Rp 557,2 triliun. Ini tidak mungkin ditopang oleh anggaran pemerintah, makanya kita berkolaborasi dengan swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (9/7/20).

Khalawi merinci, dari 5 juta backlog tersebut, dana yang berasal dari pos anggaran Ditjen Perumahan hanya Rp 54 triliun atau sekitar 9,7 persen saja. Dana segitu hanya cukup membangun 875 ribu unit rumah.

Sementara di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, ada Rp 84,7 triliun atau 15,2 persen yang bakal dibangun 1,7 juta unit rumah. Itu artinya, masih ada kekurangan dana untuk bisa mewujudkan 5 juta rumah hingga tuntas dengan dukungan swasta. Dia menyebut program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi salah satu solusinya ke depan.

“Sisanya inilah yang kita harus gerak bersama, termasuk dukungan Komisi V, dan swasta. Dan ini sudah dibuktikan di periode pertama program sejuta rumah alhmadulillah sudah bisa efektif. Nah Tapera itu salah satu solusi ke depan, namun nanti akan dijelaskan beliau (BP Tapera),” lanjut Khalawi.

Tapera merupakan program baru pemerintah tahun ini yang dijalankan Badan Penyelenggara Tapera (BP Tapera). Program ini mengharuskan para pekerja seluruh Indonesia menyetorkan 3 persen gajinya ke BP Tapera untuk pembiayaan rumah berbunga murah mulai tahun depan.

Khalawi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 11,5 juta backlog rumah di Indonesia. Jumlah tersebut ditekan Jokowi dalam program sejuta rumah dan berhasil menurunkan masalah backlog hingga 3,76 juta unit.

Sisanya, 7,64 juta unit inilah yang akan dibangun hingga lima tahun ke depan. Sayangnya, kata dia, ada pertumbuhan atau tambahan kebutuhan KK baru kurang lebih 700 ribu per tahunnya.