eramuslim.com – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam media sosial pribadinya menyebut Indonesia negara gagal sistemik. Penilaiannya ini berdasarkan perbandingan alokasi pembayaran bunga pinjaman dan anggaran kesehatan.
Dalam APBN 2022, Anthony Budiawan menyebut alokasi anggaran pembayaran bunga pinjaman lebih besar dari anggaran atau biaya kesehatannya.
“Indonesia masuk negara gagal sistemik. APBN 2022: Biaya Kesehatan Rp176,7 T; Bunga pinjaman: Rp386,3 Tr. UN Chief, António Guterres mengatakan, negara yang membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan, masuk kategori negara gagal sistemik,” cuit Anthony Budiawan, dikutip Rabu (19/7).
Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo membantah pernyataan bahwa Indonesia masuk ke dalam kategori negara gagal sistemik.
Yustinus merespons unggahan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam media sosial pribadi.
Yustinus menilai pernyataan Anthony Budiawan tidak berdasar. Berdasarkan data yang turut dilampirkan Yustinus dalam cuitannya, menyebut bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan tahun 2022 realisasinya mencapai Rp649,3 triliun.
Bahkan, anggaran tersebut lebih tinggi dari realisasi belanja bunga utang sebesar Rp386,3 triliun.
Sementara itu dalam pagu APBN 2023, total anggaran pendidikan dan kesehatan mencapai Rp791 triliun. Nilai ini juga lebih besar dari pagu anggaran belanja bunga utang, yakni sebesar Rp441,4 triliun.
“Penilaian ini tidak berdasar! Indonesia bukan negara gagal. Justru kita masuk “upper middle income country” dengan pertumbuhan ekonomi stabil & tinggi 5 persen. Total anggaran pendidikan & kesehatan 2022 adalah Rp649 T atau 168 persen dari belanja bunga Rp386 Triliun. Tahun 2023 bahkan naik!,” balas Yustinus.
Kemudian, Yustinus juga menegaskan bahwa Indonesia jauh dari negara gagal sistemik. Ekonomi Indonesia tumbuh stabil di atas 5 persen pada 6 kuartal berturut-turut.
Selain itu, Indonesia tidak pernah gagal bayar sepanjang sejarah. Buktinya, peringkat kredit Indonesia di tingkat layak investasi.
Lembaga pemeringkat global, Standard & Poor’s (S&P), mengafirmasi peringkat kredit Indonesia bertahan di posisi BBB outlook stabil.
“Keputusan mempertahankan rating tersebut merupakan cerminan dari kesuksesan Indonesia dalam melakukan konsolidasi fiskal yang cepat dan didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang solid. Termasuk kebijakan fiskal-moneter yang terkalibrasi dengan baik,” tandasnya. (sumber: fajar)
