Eramuslim.com – Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang menolak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) masuk ke Jakarta.
Akibatnya, menurut Anies, warga DKI hanya menerima bantuan dana pendidikan dari Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Padahal, Anies menilai jika warga DKI bisa mendapatkan KIP sekaligus KJP, bisa membantu warga untuk dana pendidikan anak.
Sebab, Anies menilai, dana KJP yang diberikan untuk warga masih kurang dari yang ditentukan sekarang.
Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10/2016) malam.
Dalam kunjungan tersebut, Anies berkeliling menyerap aspirasi warga, salah satunya mengenai Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Mulanya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu bertanya apa kekurangan KJP saat ini.
Salah seorang ibu menyeletuk dana KJP tidak bisa dicairkan.
Warga mengeluhkan mengenai hal tersebut.
“Dia enggak bisa ambil tunai, Pak,” kata Ibu yang mengaku bernama Ita (45), warga RT 11 RW 06, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10/2016) malam.
Ita menyayangkan kebijakan dana KJP yang tidak bisa dicairkan karena aturan.
Karenanya, dana KJP hanya bisa dibelanjakan untuk barang kebutuhan sekolah.
Namun, warga bingung bila kebutuhan sekolah semua sudah dimiliki, bagaimana mereka bisa memakai dana KJP yang masih tersisa.
“Otomatis enggak bisa diambil,” ujar Ita.
Anies nampak tidak menjawab keluhan ibu tersebut, apakah nantinya ia akan membuat kebijakan dana KJP bisa dicairkan sesuai keinginan warga tadi atau tidak.
Namun, dirinya menanyakan topik berbeda mengenai besarnya dana KJP yang bisa dicairkan.
Ibu tersebut mengatakan, untuk anaknya yang masih duduk bangku SMP, setiap bulan dirinya mendapatkan Rp 150.000.
Anies heran, karena menurutnya nilai tersebut kecil.
“Harusnya lebih gede dong, KJP itu gede lho angkanya (anggarannya),” ujar Anies.
Anies menyalahkan Ahok karena saat dirinya masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ia pernah meminta Ahok untuk menerima KIP di Jakarta.
“Sayang sekali, waktu saya jadi menteri, KIP itu bisa di seluruh Indonesia, kecuali Jakarta. Kenapa, karena gubernurnya menolak. Kita mau bantu, enggak boleh,” ujar Anies.
Anies lalu menjelaskan ke ibu tadi, padahal jika KIP bisa masuk Jakarta, anak ibu tersebut yang masih SMP bisa mendapat Rp 750.000 per tahun.
Rinciannya, lanjut Anies, Rp 450.000 untuk SD per tahun, Rp 750.000 untuk SMP per tahun, Rp 1.000.000 untuk SMA per tahun. (ts/tribun)
