Eramuslim – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku santai dengan adanya penolakan rancangan TGUPP dalam APBD DKI 2018 yang direview Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kita sih relax saja,” cetus Anies ketika ditanya soal pencoretan TGUPP di Balai Kota, Jakarta, Jumat (22/12).
Anies mengatakan, otoritas TGUPP sebenarnya ada di Pemprov DKI. Sebab, Kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo hanya berwenang sebatas pemberi rekomendasi.
“Sebetulnya otoritas ada di kita. Otoritasnya bukan di Kemendagri, Kemendagri hanya rekomendasi, bisa tidak dijalankan. Tapi, kita ingin menghormati dan rasanya sebagai kementerian yang mengelola dan membawahi seluruh Provinsi lintas waktu tentunya punya dong preseden, punya dong rujukan aturan. kita lihat saja,” tegasnya.
Anies mengaku heran dengan pencoretan yang dilakukan Kemendagri, sebab selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat soal TGUPP tidak pernah dipermasalahkan.
“Kalau dulu boleh, sekarang enggak boleh, ada apa ya. Saya juga enggak tahu ada apa. Kita akan cek,” tanya Anies.
“Bagi kita yang terpenting di Jakarta ini adalah lapangan pekerjaan bertambah, fasilitas pendidikan baik, ketimpangan dibereskan. Timnya apapun kita bisa survive, tidak ada masalah. Jadi yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita akan terus kerja tuntas dengan atau tanpa dukungan dari Kemendagri. Kita akan jalan terus,” tandas Anies. (Swa/Ram)
