eramuslim.com – Calon presiden Anies Baswedan , bersama dengan salah satu partai pendukungnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini semakin terbuka mengkritik proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Bahkan, PKS meminta Anies Baswedan agar membatalkan pindah ibukota jika jadi presiden. Syaikhu berharap, ibukota tetap di Jakarta dan hal ini agar jadi perhatian Anies Baswedan.
Dalam Dialog Publik Muhammadiyah di UMS Solo pada Rabu (22/11/2023), Anies beranggapan, pemerataan seperti yang dinyatakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan terjadi meski dengan proyek IKN.
Bahkan, justru menciptakan ketimpangan baru. Anies beralasan, membangun kota-kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia adalah solusinya, bukan hanya mendirikan satu kota baru di tengah hutan.
Eks gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan, pembangunan kota besar di tengah hutan dapat menimbulkan masalah ketimpangan baru.
Sementara, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu juga menolak mentah-mentah pemindahan Ibu Kota Negara. Alasannya mencakup pertimbangan historis, pandangan pembangunan yang lebih berfokus pada pusat ekonomi di kota kecil, dan keberlanjutan dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup dan ekologi.
Anies pada beberapa kesempatan memberikan jawaban abu-abu terkait komitmennya terhadap pembangunan IKN, terkait keberlanjutan proyek tersebut.
Terkait, proyek strategis nasional, ia menyebut, perlunya melibatkan publik dalam mengevaluasi setiap proyek dan memastikan program-program tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Alasan lainnya, menurut Syaikhu, Jakarta memiliki nilai historis yang signifikan, dan pemerataan pembangunan seharusnya dilakukan melalui pembangunan pusat ekonomi di kota-kota kecil.
Terlebih lagi, aspek keberlanjutan proyek IKN harus memperhatikan pelestarian lingkungan dan ekologi, khususnya Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
Meskipun Anies sebelumnya menjanjikan untuk membahas keberlanjutan proyek IKN jika terpilih sebagai presiden, pada saat itu ia menekankan pentingnya melaksanakan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang IKN. (sumber: Suara)
