Wakil Ketua MPR RI AM Fatwa menyatakan, ulah sejumlah anggota separatis Republik Maluku Selatan (RMS) saat peringatan Hari Keluarga Nasional merupakan ancaman serius. Pengibaran bendera RMS itu sebagai simbol bahwa separatis masih ingin eksis.
"Itu merupakan ejekan yang luar biasa, karena ditunjukkan langsung di depan presiden, " tutur AM Fatwa di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (3/7).
Dan, yang lebih penting lagi, kata Fatwa, pemerintah harus menindak tegas RMS. Selama ini pemerintah masih lunak dan lemah terhadap mereka, sehingga RMS tetap hidup dan melakukan aktivitas yang membahayakan kedaulatan negara.
"Kalau terhadap mereka yang dianggap teroris saja pemerintah sangat tegas dan cepat bertindak, mengapa tidak demikian terhadap separatis?" tegas dia.
Menurut AM Fatwa, kasus itu membuktikan bahwa sistem pengamanan negara masih lemah. Seharusnya aparat kepolisian, militer, pengawal presiden, dan intelejen negara mampu menjamin keaamanan presiden.
Sementara Ketua DPR Agung Laksono menilai, anggota RMS bertindak tak simpatik lantaran keteledoran aparat keamanan dan Badan Intelejen negara (BIN).
”Saya meminta kepada pihak aparat terkait dengan kejadian itu agar melakukan evaluasi. Seperti BIN, seharusnya jangan sibuk membela diri. Hal itu justru menjadi tertawaan masyarakat luas, " kata Agung mengingatkan.
Ia menambahkan, sebagai sanksinya perlu ada pencopotan atau pergantian aparat terkait. Namun, siapa saja yang harus dicopot atau diganti, ia tidak bersedia mengungkapkan.
Kalau soal siapa katanya, "Kita serahkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi ke dalam, apa penanganannya sudah adil dan tepat."(dina)
