Anggota Komisi VIII KH Fuad Anwar dari FKB menjelaskan, untuk mengklarifikasi pernyataan Menteri Agama (Menag) M. Maftuh Basyuni tentang adanya percaloan pemondokan haji oleh Aziddin, anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat, perlu pertemuan kedua belah pihak.
Menurutnya, pertemuan itu akan dilaksanakan minggu depan, diprakarsai komisi agar persoalannya segera selesai dan tidak bisa menjadi masalah politik.
Fuad menyatakan, sepengetahuannya Aziddin memang pernah menawarkan pemondokan dengan harga 2.100 real. Sedangkan harga resmi yang ditetapkan pemerintah dan DPR sekarang ini hanya 2.000 real.
"Sifatnya masih penawaran dan belum diputuskan, wajar kalau Menteri Agama mengantisipasi terjadi percaloan tander pemondokan. Karena memang tak ada yang ditenderkan sampai sekarang," ujar Fuad kepada pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (8/6).
Sementara itu, Sekretaris FPG Yahya Zaini enggan mengomentari mengenai polemik masalah tersebut. "Itu urusan orang lain, saya kira kita tidak perlu mengomentari," ucap dia.
Menurutnya, bagi FPG yang penting adalah tidak ada kenaikan Ongkos Naik Haji (ONH). Minimal tetap seperti tahun sebelumnya. "Karena ketika pemerintah sekarang memutuskan naik 200 dollar dari sebelumnya kita menerima tetapi dengan rasa berat hati," terangnya.
Ditanya apakah percaloan pemondokan itu menjadi penyebab kenaikan ONH, lagi-lagi Zaini mengatakan bahwa soal pemondokan hanya merupakan salah satu komponen haji saja. "Soal pondokan memang memprihatinkan, selain tempatnya yang jauh dari masjidil haram juga kondisinya yang relatif tidak memadai,"jelasnya.
Ia menambahkan,terlalu banyak komponen yang dibebankan kepada peserta haji. Padahal sebenarnya komponen itu tidak ada kaitannya dengan ibadah haji.
Misalnya, katanya,soal perbaikian mobil petugas, alat tulis kantor (ATK), honor petugas, biaya transportasi petugas semua menjadi tanggungan jamaah. "Pada hal itu sama sekali tidak terkait langsung dengan jamaah haji," imbuhnya. (dina)
