.jpg?w=1140&ssl=1)
Anggota Komisi VII DPR Muhammad Najib mencurigai, pengawasan ketat terhadap negara baru pemilik nuklir dalam beberapa artikel Non Proliferation Trearty (NPT) merupakan salah satu upaya dari negara-negara yang menguasai teknologi nuklir untuk memonopoli energi di masa datang.
"Ini sebetulnya upaya negara-negara yang menguasai teknologi nuklir untuk memonopoli energi dimasa datang, ketika energi yang berbasis fosil yaitu minyak dan gas itu akan habis, karena energi pengganti belum ditemukan dalam waktu dekat, dan masih membutuhkan itu, " ungkap Anggota Komisi Bidang Energi menanggapi isu pengembang nuklir Iran.
Menurutnya, saat ini pelucutan senjata nuklir yang menjadi kewajiban negara-negara baru yang mengembangkan senjata nuklir, ternyata tidak secara fair dilakukan oleh negara-negara barat yang memiliki senjata nuklir.
Karena itu, lanjut Najib, sangatlah wajar jika Iran yang menurut data IAEA sama sekali tidak memperlihatkan indikasi mengembangkan proyek nuklir, untuk tujuan militer memprotes keras sanksi yang dijatuhkan oleh DK PBB.
"Iran sendiri sudah memprotes keras mengkritik negara barat yang double standar dan bersikap tidak adil, terutama pada Israel yang jelas tidak mau menandatangi NPT dan tidak kooperatif dengan IAEA, bahkan terbukti memiliki ratusan hulu ledak nuklir tapi PBB tidak mengambil sikap, sehingga ini menjadi pertanyaan besar, " tegas Anggota FPAN yang ikut dalam pertemuan antara Iran dengan 20 negara untuk menyikapi resolusi 1803.
Ia menilai, pendekatan politis yang diterapkan oleh DK PBB, seperti yang pernah dilakukan terhadap Irak, dengan mengisolasi Irak secara politis dan ekonomi, sehingga pada saat kondisi lemah AS melancarkan serangan militer. (novel)
