DPP PKB memerintahkan kadernya yang ikut plesir ke Mesir agar mengembalikan uang biaya kunjungan ke sana. ‘’Kita memerintahkan agar dua anggota kita yang berangkat ke Mesir untuk mengembalikan ke kas negara melalui Sekjen DPR RI," kata Wasekjen DPP PKB, Hanif Dhakiri.
Keputusan meminta uang dikembalikan, menurut Hanif, dilakukan berdasar rapat pleno DPP PKB. Rapat itu dihadiri Gus Dur, Muhaimin Iskandar, serta pengurus DPP PKB. Tak hanya diminta mengembalikan, DPP PKB memerintahkan fraksi PKB untuk memberikan sanksi yang tepat kepada mereka. ‘’Sebelum sanksi diberikan, mereka akan kita beri kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan," sambungnya.
Anggota F-KB Choirul Sholeh, salah satu peserta tour ke Mesir, yang dikonfirmasi menyatakan kesiapannya untuk mengembalikan biaya studi banding. ‘’Sebagai kader partai dan anggota fraksi PKB, saya siap mengembalikan uang itu. Tidak ada masalah," ujarnya.
"Saya minta maaf kepada masyarakat kalau tugas kami di Mesir dianggap tidak optimal dan dianggap melakukan pemborosan."
Secara prosedur maupun substansi, akunya, tidak ada hal yang dilanggar dalam kunjungan itu. Keberangkatan mereka sudah mendapat persetujuan pimpinan fraksi maupun pimpinan DPR. Secara substansial juga tidak ada yang dilanggar, karena mereka melakukan studi banding untuk meningkatkan kinerja DPR.
Sekalipun tidak ada yang dilanggar ternyata masyarakat memberikan penilaian lain. ‘’Fraksi juga mendapat kritik dari masyarakat karena dianggap tidak mempunyai agenda yang jelas dan pemborosan keuangan negara," ungkapnya.
Anggota BURT, Suryama meminta perlunya ada perubahan tata tertib DPR. Menurut anggota F-PKS itu, sekalipun mereka merupakan alat kelengkapan DPR, selama ini BURT tidak melakukan bertanggung jawab di paripurna DPR. Tapi kepada pimpinan DPR. ‘’Ini yang harus dirubah," tandas dia. (dina)
