Eramuslim.com – Bukan rahasia umum lagi jika banyak birokrat dan pejabat Pemprov DKI yang menggunakan uang rakyat untuk foya-foya dan pelesiran, berdalih kunjungan kerja dan sebagai tipu muslihat lainnya. Dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi D DPRD DKI ke Bali 9-11 September 2015 misalnya, kunjungan kerja alias pelesiran ini ternyata tidak memberikan hasil apapun. Sebab ketika tiba di Bali, anggota Komisi D DPRD DKI tak menemui siapapun perwakilan dewan di Bali karena sedang melakukan kunjungan kerja juga. Ini adalah perbuatan yang benar-benar konyol dan memalukan. Di era bisa BBMan dan Whatsappan, seharusnya anggota DPRD DKI mengabarkan dahulu kedatangannya kepada rekan sejawatnya yang ada di Bali. Tapi ini tidak dilakukan karena memang niat awalnya mungkin memang cuma mau pelesiran ke Bali dengan menggunakan uang rakyat. Enak toh?
Meski tak membuahkan hasil, pelesiran ini menghabiskan ratusan juta uang rakyat. Sebab tercatat biaya perjalanan dinas Anggota DPRD DKI ke Bali menghabiskan anggaran sebesar Rp250 juta. Total biaya APBD yang digunakan seluruh komisi DPRD DKI Jakarta dapat menghabiskan miliaran rupiah dalam satu kali kunjungan karena dilakukan secara serempak di lima komisi yang ada.
“Lima komisi yang ada DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan ke Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Kota Bogor. Wilayah tujuan itu usulan dewan, ” ujar Kepala Bagian Keuangan Kesekretariatan Dewan DPRD DKI Jakarta, Dame Aritonang saat dihubungi (10/9).
Dia menjelaskan wilayah kunjungan kerja yang dituju merupakan inisiatif anggota komisi masing masing. Seluruh komisi melakukan kunjungan kerja selama tiga hari mulai dari 9 -11 September 2015.
Data anggaran Sekretariat Dewan menunjukan biaya kunjungan komisi D DPRD DKI Jakarta menjadi yang termahal. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta yang turut serta dalam kunjungan tersebut sebanyak 22 orang. Dua diantaranya merupakan pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Taksiran anggaran yang dihabiskan selama tiga hari mencapai Rp243.671.580.
Berikut rincian anggaran kunker Komisi D DPRD DKI ke Bali 9-11 September 2015:
Rinciannya antara lain anggota DPRD DKI yang melakukan kunker ke Bali mendapatkan uang saku sebesar Rp480.000 per hari.
Kemudian, anggaran penginapan untuk anggota DPRD DKI yang dibedakan menjadi dua kelompok yakni untuk pimpinan DPRD DKI yang dialokasikan sebesar Rp4.510.000 per malam, untuk anggota biasa sebesar Rp1.810.000 per malam, dan untuk staf Komisi D sebesar Rp904.000 per malam.
Jika diakumulasi rincian anggaran tersebut, maka uang saku anggota sebesar Rp31.860.000 untuk tiga hari.
Sedangkan untuk biaya penginapan pimpinan DPRD DKI sebesar 27.060.000 untuk tiga malam, dan uang penginapan untuk anggota biasa sebesar Rp108.600.000 untuk tiga malam, serta untuk staf Komisi sebesar Rp2.712.000 untuk tiga malam.
Untuk anggaran tiket pesawat sendiri estimasi dengan menggunakan pesawat Garuda kelas ekonomi sebesar Rp1.491.412 untuk sekali perjalanan.
Serta tiket pesawat Garuda Indonesia untuk kelas bisnis sebesar Rp2.700.069 untuk sekali perjalanan.
Sehingga total anggaran kunker Komisi D DPRD DKI ke Bali selama tiga hari sebesar Rp243.671.580.
Jika satu komisi memerlukan anggaran yang sama maka lima komisi DPRD DKI Jakarta menghabiskan dana kurang lebih Rp1 miliar dalam satu kali kunjungan kerja.
Seperti inilah kelakuan menjijikan para anggota DPRD DKI yang pergi ke Bali dan sebagainya. Apakah orang-orang yang seperti ini akan didiamkan saja? Siapa saja mereka? (rd)
