“Sederhanakan alur birokrasinya dan cari cara jitu alur pemutusan mata rantai Covid-19 misalkan saat ini ada pool test algoritma yang dikembangkan oleh anak-anak muda kita. Kemudian sesuaikan standar dengan keadaan kekinian. Misalkan saat ini ada BLT dari Kemendes PDTT, maka seharusnya kementerian terima data up to date dari RT/RW jangan pakai data sendiri dari atas dan jangan terkungkung dengan kriteria kemiskinan yang dipakai dalam keadaan normal. Hari ini semua orang terdampak Covid-19 sehingga banyak orang-orang turun kelas, misalkan kelas pekerja terdampak PHK yang dulu middle class lalu terjun bebas menjadi lower class. Jadi pembagian harus adil semua harus dapat,” tegas politisi muda dari Kampar, Riau ini.
Kemudian Syahrul juga menyoroti beleid yang selalu berbenturan dengan prinsip otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah terkungkung dengan instruksi tidak jelas dari pemerintah pusat. Padahal dengan diberi kewenangan dan kebebasan bertindak maka pemda bisa segera mengatasi Covid-19
“Sebenarnya penanganan pandemik ini tidak terlalu sulit asalkan arahan dan jalur koordinasinya bagus. Jangan sampai membuat bingung pemerintahan di daerah dengan beleid. Karena dampak paling besar dalam pemberlakuan PSBB yang kontroversial ini adalah warga di daerah yang digawangi pemda sampai jajaran turunannya di tingkat desa dan RT/RW sebagai garda terdepan. Karena segala wanprestasi Presiden dari pencitraanya pasti mereka yang menanggung. So stop pencitraan bantuan Mr. President,” tutupnya. (rmol)
