Anggota Komisi VIII DPR Ma’mur Hasanuddin menolak jika DPR dianggap sudah lembek terkait kasus katering haji. Menurutnya, hasil investigasi yang dipimpin Tolchah Hasan bertolak belakang dengan pernyataan Menag dalam Raker dengan Komisi VIII beberapa hari lalu.
“Pada laporan haji di depan Komisi VIII Menag mengatakan adanya sabotase dari muassasah. Sementera Tolchah hanya menyebutkan adanya penyimpangan kebijakan dan teknis. Ini mana yang benar. Karena itu kami akan ajukan interpelasi, ” terang dia, di gedung DPR.
Lebih lanjut politisi dari PKS itu mengungkapkan kekecewaanya atas laporan Tim Investigasi Haji. “Kami tidak puas atas hasil laporan Tolchah. Masa jauh-jauh ke Saudi hanya mengatakan kegagalan katering itu karena adanya penyimpangan kebijakan dan teknis. Jawaban ini sangat diplomatis. Rakyat harus tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jangan ditutup-tutupi, ” ujar politisi dari PKS itu.
Selain itu, Ma’mur juga meminta Presiden SBY segera menindak siapapun yang bertanggung jawab atas musibah jamaah haji Indonesia ini. “Sampai sekarang SBY belum melakukan apapun. Padahal Tolchah sudah laporan sepekan yang lalu. Seharusnya SBY cepat mengumumkan ke publik apa yang terjadi. Kami ingin semuanya jelas siapa yang bertanggung jawab. Karena itu kami tempuh interpelasi, ” tegas dia.(ilyas)
