Kompetensi keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) bidang ekonomi dinilai belum dapat menjawab tantangan riil perekonomian. Alasannya, DPP belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.
"Semestinya keanggotaan DPP itu lebih menekankan kompetensinya pada bidang ekonomi karena persoalan yang dihadapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini adalah masalah kesejahteraan rakyat akibat masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, " ujar Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring di Jakarta, Selasa (3/4).
Dijelaskannya, jika 10 atau 20 tahun lalu kebijakan pemerintah seringkali diprotes oleh kalangan menengah, maka sekarang ini yang lebih sering melakukan protes dan kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah kalangan masyarakat bawah.
"Karena itu, semestinya dalam DPP itu perlu ada orang-orang yang memiliki kompetensi yang bisa diandalkan serta memiliki ide yang besar, khususnya dalam menggerakkan sektor riil, " terang dia.
Pasalnya, kata Tifatul, persoalan besar yang dihadapi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono saat ini belum bergeraknya sektor riil, yang mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi.
Mengenai keberadaan ekonom Dr Sjahrir yang disebut-sebut bakal dilantik sebagai salah satu anggota DPP, Tifatul menilai selama ini yang bersangkutan merupakan "orang lama" yang menjadi penasehat Presiden.
"Sjahrir itu kan akademisi, bukan praktisi. Menurut saya, perlu orang yang lebih berorientasi pada sektor riil, bukan berteori makro lagi, karena itu tidak menyentuh masyarakat miskin, " tukas Tifatul.
Sejumlah nama yang kabarnya menjadi anggota DPP selain Sjahrir adalah Adnan Buyung Nasution, Abdul Gani, Rachmawati Soekarnoputri, Ali Alatas, TB Silalahi, Ma`ruf Amien, Subur Budi Santoso serta Emil Salim. (dina)
