eramuslim.com — Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyoroti bagaimana wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus hidup dan mati kembali jelang Pilpres 2024.
Dirinya mengatakan hal ini merupakan sinyal kuat bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi sedang berusaha digoda oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Hal ini membuatnya memohon kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk tak mengganggu mantan gubernur tersebut apalagi menyodorkan wacana itu lagi.
“Pesan saya, Pak Joko Widodo dan juga all president’s men yang mengelilinginya yang menyesatkan dan juga teman-teman DPR tolong jangan pernah ditunda pemilu,” kata Amien ketika berpidato dalam acara Rakernas Pertama Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Amien menyampaikan hal itu karena dia mengetahui ada gerakan yang berupaya mewujudkan wacana Jokowi tiga periode alias tambah jabatan lima tahun lagi. Padahal, konstitusi tegas membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode atau 10 tahun saja.
Menurut Amien, gerakan itu diorkestrasi oleh sejumlah elite politik. “Jadi ada sejumlah elite politik yang sedang kerasukan ambisi politik kekuasaan yang tanpa batas, sedang menggolkan agar ada tiga periode, lima tahun lagi, kepada Saudara kita Joko Widodo,” ujarnya.
Amien pun mengingatkan Jokowi agar jangan termakan tawaran untuk menambah masa jabatan. Jokowi hendaknya mundur dari jabatannya setelah 10 tahun menjabat dan mempersilahkan anak bangsa lainnya untuk memimpin Indonesia.
“Berikan ke anak bangsa lain yang potensial, yang punya integritas, punya wawasan, punya komitmen, yang paham kemajuan negeri ini dan track record-nya bagus,” ujar mantan ketua MPR itu.
Menurutnya, jika Jokowi mau memerpanjang masa jabatan, itu artinya sama saja dengan menginjak-injak konstitusi.
Dia pun yakin masyarakat akan bergerak menentang perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Untuk diketahui, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir pada awal tahun 2023 ini. Isu tersebut sebelumnya bergulir sepanjang tahun 2022.
Pada 2022, isu tersebut awalnya dilontarkan oleh sejumlah menteri Jokowi dan tiga ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan Jokowi. Isu itu juga sempat diamplifikasi oleh Ketua DPD dan Ketua MPR.
Adapun Presiden Jokowi diketahui telah berulang kali menegaskan bahwa dirinya patuh terhadap konstitusi terkait masa jabatan presiden.
Jokowi juga beberapa kali hadir secara langsung dalam acara persiapan Pemilu 2024 yang digelar KPU RI maupun Bawaslu RI. (sumber: fajar)
