Sikap pemerintah SBY-JK yang ngotot ingin menaikkan harga BBM dinilai banyak kalangan sebagai langkah yang kelewat malas untuk mencari alternatif lain. Masih teramat banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menyikat habis menteri-menteri dan pejabat terkait yang berurusan dengan Migas, Perdagangan, dan Keuangan yang cenderung lebih mengakomodir keinginan Washington ketimbang membela bangsa sendiri, lalu bisa juga secara sepihak membuat kontrak kerja baru terhadap perusahaan-perusahaan migas asing yang bekerja di negeri ini di mana mereka sesungguhnya telah puluhan tahun merampok kekayaan negeri ini dengan semena-mena.
Sikap pemerintah SBY-JK yang kelewat malas (atau kelewat pengecut?) inilah yang menuai antipati dan penolakan dari rakyat banyak yang akan langsung terkena imbas kenaikan harga BBM, yang berujung pada demonstrasi yang kian hari kian membesar.
Muhammad Amien Rais, mantan Ketua MPR-RI, dalam satu acara di Yogyakarta kemarin (21/5) mengatakan, “Ada pameo di negeri kita ini, kalau yang demo jumlahnya seribu dibubarkan, kalau 10.000 itu diawasi, dan jika sudah diikuti ratusan ribu orang maka TNI ikut. Jadi saya kira tergantung demonya, bisa banyak tidak. Kalau demonya itu betul-betul mewakili rakyat, saya kira TNI dan Polri akan ikut. Karena mereka bukan mendukung pemerintah tapi mendukung rakyat.”
Amien juga menyatakan akan kembali turun ke jalan menolak naiknya harga BBM jika demo yang dilakukan sudah mencapai ratusan ribu orang. “Demo itu hak demokrasi sepenuhnya. Di negara demokrasi, demonstrasi itu punya bagian yang sah atau legitimate. Jadi silahkan demo terus untuk menyatakan BBM dinaikkan itu keliru fatal. Bahwa kemudian pemerintah nekad, tanggung sendiri risikonya. Kalau sudah ratusan ribu mungkin saya ikut, ” tegas Amien.
“Jadi, kalau demo ini bisa menggelembung di mana-mana, tak usah ada rekayasa dan rekayasa juga tak mungkin terlalu membutuhkan biaya di luar akal sehat. Jadi betul-betul alami kalau misalnya demo sampai sangat besar dan itu adalah suara rakyat saya pikir alat negarapun akan ikut, ” tambah Amien.
Amien juga pesimis bila SBY-JK tetap akan bertahan selama 14 bulan ke depan jika tetap nekat menaikkan harga BBM. ”Saya tidak tahu apakah masih mungkin 14 bulan yang tersisa ini SBY dan JK bisa membenahi atau tinggal mempertahankan yang ada….Tapi kita tunggu saja sampai masanya selesai. Tinggal kita cari pemimpin masa depan yang pro rakyat.”
Menurut Amein, selama empat tahun pemerintahan SBY-JK, reformasi di Indonesia belum berjalan jauh. Secara politik kehidupan di Indonesia memang agak merdeka, tapi secara ekonomi, raportnya merah semua. Pemulihan krisis masih jauh dari harapan, bahkan kian memprihatinkan karena kedaulatan ekonomi Indonesia justru digadaikan ke korporasi asing. Itu bisa dilihat di bidang pertambangan, perkebunan, pelayaran, telekomunikasi yang sebagian besar sudah dicengkeram kepentingan asing.(rz)
