Mantan ketua MPR Amien Rais mendesak Presiden SBY agar dalam penyampaian pidato kenegaraan jangan menggunakan data yang sudah usang. “Memanipulasi data kemiskinan dan pengangguran kalau di luar negeri itu sudah menjadi skandal,” ujar Amien kepada pers di Jakarta, Rabu (23/8).
Ia mengingatkan, negara ini sudah terpuruk, jangan sampai rakyat ini dibohongi terus. Misalnya, katanya, kasus gempa di Jogya di mana pemerintah berjanji akan memberikan bantuan sebesar Rp 30 juta, sampai sekarang belum terealisir.
Oleh karena itu, dirinya berharap presiden SBY memperbaiki data tersebut. “Ini nasi sudah menjadi bubur, lain kali harus lebih bagus lagi,” kata Amien.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Izha Mahendra menyesalkan banyaknya kritikan terhadap data kemiskinan dan pengangguran yang disampaikan presiden SBY dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2006 lalu. Padahal data itu sesuai dengan prosedur, tidak ada yang salah.
Ia menambahkan, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Abdurahman Wahid (Gus Dur) juga melakukan hal yang sama, tetapi kenapa sekarang baru dipertanyakan. “Pada saat presiden Megawati dan Gus Dur juga sama menggunakan data pada bulan September, tidak dipermasalahkan, kenapa sekarang dipermasalahakan,” ujar Yusril, usai menghadiri pidato presiden di depan DPD, di Jakarta, Rabu.
Dijelaskannya, perbedaan data kemiskinan yang dilakukan oleh presiden SBY dangan data BPS (Badan Pusat Statistik) itu tidak ada yang salah. “Salahnya apanya” data itu diperoleh dari BPS, yang diumumkan pada setiap bulan September.
“Kita ketahui dalam UU statistik. Kalau orang mengambil data di luar yang diumumkan BPS itu sudah tindak pidana. Kalau kita mau bisa saja dilakukan, tapi kita tidak mau melanggar UU,” tandas dia. (dina)