Mantan Ketua MPR M. Amien Rais mengingatkan, Indonesia akan selalu menjadi bangsa kuli. Pasalnya, dalam pengelolaan aset negara, pihak asing selalu untung dan Indonesia selalu merugi dan rakyatnya menderita. Oleh karena itu hak angket Blok Cepu perlu terus digalang agar ada transparansi pengelolaan dan masalah akan lebih menarik.
“DPP PAN sendiri Senin (27/3) malam lalu sudah mendiskusikan. Saya bilang kalau mau ikut saya, ya teruskan hak angket, tapi kalau tidak ya silakan. Hasil diskusi itu sudah disampaikan ke presiden melalui Sekretaris Negara, padahal lebih bagus kalau bisa bertemu langsung dengan presiden,” ujar Amin, yang juga Ketua Majelis Pertimbangan DPP PAN kepada pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/3).
Sementara itu, anggota DPD Marwan Batubara yang menjadi koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu bertekad akan mengajukan gugatan melalui lembaga-lembaga penegakan hukum. "Apa saja yang memungkinkan proses hukum berjalan akan kita tempuh apakah melalui KPK, KPPU atau MA,” katanya.
Ditambahkannya, saat ini sudah ada sekitar 15 ahli hukum yang sedang mengkaji berbagai pelanggaran dalam perjanjian hingga lahirnya keputusan kerjasama operasi yang dipimpin oleh ExxonMobil tersebut.
Sementara itu Ismet dari Proporsional Madani menilai jika konspirasi pengelolaan Blok Cepu oleh ExxonMobil ini dilakukan secara sadar oleh pemerintah Indonesia untuk kepentingan pemerintah sekarang.
“Tapi, nanti setelah SBY—JK tidak berkuasa lagi pasti ada menteri terkait yang akan dipenjara untuk mempertanggungjawabkan konspirasi Blok Cepu tersebut,’ ungkap dia. (dina)
