Kasus Poso yang sangat kompleks tidak bisa diselesaikan secara instan, perlu pendekatan rekonsiliasi yang panjang antara tokoh agama, baik ditingkat lokal maupun nasional untuk menyelesaikan konflik yang kembali menyebabkan situasi di Poso mencekam.
Demikian pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Al-Muzammil Yusuf saat ditemui usai media gathering, di Jakarta, Selasa (16/1).
"Kasus Poso ini sangat kompleks, karenanya penyelesaian dengan pendekatan keamanan sangat kontraproduktif, ini potensial memicu konflik baru, " ujarnya.
Menurutnya, untuk menyelesaikan dan mengobati "luka" para korban baik dari kelompok Muslim maupun Nasrani, membutuhkan proses rekonsiliasi yang memakan waktu cukup lama. Karena itu pemerintah diharapkan menyadari kondisi tersebut, bukannya berupaya menghadirkan pendekatan yang justru menimbulkan kemarahan bagi warga Poso.
Mengenai pembubaran Detasemen Khusus (Densus) 88 antiteror, Muzamil menegaskan, tidak sampai kearah itu, namun yang terpenting penataan yang dilakukan oleh Kepala Densus 88, dengan memberikan pernyataan setiap ada aksi dan reaksi kepada publik, agar tidak dicap sebagai lembaga yang tertutup.
"Jangan diam saja, sepeti lembaga tertutup, yang tidak punya pertanggungjawaban publik, itu tidak benar, " tukasnya.
Ia juga mengingatkan agar Kapolri memberikan perhatian dan kontrol penuh terhadap wilayah konflik di Poso, yang sudah banyak menimbulkan korban.(novel)
