Eramuslim.com – Sejumlah organisasi gerakan mahasiswa menyatakan sikap, kebijakan Presiden Joko Widodo selama enam bulan berkuasa tidak berpihak kepada rakyat.
Ketua Umum KAMMI Andryana mengatakan kebijakan Jokowi tidak lahir dari pemikiran sendiri, melainkan lahir dari tekanan orang lain. Hal ini, lanjut Andryana dapat dilihat dari banyaknya kepentingan yang menginginkan jabatan.
“Presiden sekarang bukan presiden sesunguhnya. Kalau berkuasa, tapi tidak berdaulat sama saja bohong,” paparnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan (13/5).
Ditempat yang sama, Ketua umum LMND, Vivin Sri Wahyuni mengatakan kebijakan Jokowi saat ini sudah melenceng dari janji kampanye yang menggembar gemborkan kebijakan pro rakyat dalam konsep nawa cita.
“Nawa cita Jokowi banyak membicarakan poros maritim, dia (Jokowi) menginginkan Indonesia jaya dengan perdagangan maritimnya. Namun kita juga masih gamang terhadap konsep poros maritimnya presiden,” ujar Vivi.
Lebih lanjut, Vivi menilai Jokowi sudah mulai memanfaatkan isu yang berkembang di masyarakat untuk memuluskan kepentingan pemerintah. Salah satu contohnya adalah masyarakat disuguhkan pertikaian antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kepolisian yang saat itu, Presiden membuat polemik kedua insansi hukum tersebut menjadi bertikai.
“Dibalik pencopotan Budi Gunawan, Indonesia menandatangani kontrak baru dengan freeport, hasil renegosiasinya masyarakat tidak mengetahui. Masyarakat disibukkan dengan konflik Polri dan KPK,” pungkasnya.
Selain KAMMI dan LMND, organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Ikatan Mahasiswa Muslim (IMM), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Pengurus Besar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) juga ikut memberikan pernyataan sama bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo selama enam bulan menjabat tidak berpihak terhadap rakyat, sebab itu harus segera diakhiri atau negara iniakan terjun bebas ke dalam kehancuran.(rz)
