Sesuai dengan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertajuk Road Map Papua, diketahui ada empat masalah utama yang terjadi di Papua. Yakni, perlunya pelurusan sejarah integrasi Papua dengan Indonesia, persoalan pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap orang Papua dan kesenjangan pembangunan.
”Kalau saya, empat ini bisa dikerucutkan menjadi dua, soal Papua Merdeka dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Dia mengatakan, setidaknya Presiden berdialog dengan rakyat Papua membahas dua tema itu, Papua Merdeka dan kesejahteraan rakyat.
Bila, Presiden mau untuk membahasnya, tentu bisa ditemukan solusi untuk memberikan perdamaian pada tanah Papua. ”Apapun konflik itu ada tujuan dan realitas yang harus dipenuhi,” paparnya.
Bila tidak diselesaikan dengan dialog yang bermartabat itu, maka sangat wajar bila Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) terus berlangsung.
TNPPB ini telah berusia 60 tahun karena masalahnya belum selesai. ”Ini organisasi yang hidup, bukan organisasi mati,” jelasnya.
Pigai mengingatkan bahwa TNPPB, yang sering disebut sebagai KKB bisa setiap saat muncul, bergantung kekuatan organisasinya. ”Butuh langkah konkrit dan komprehensif menyelesaikan masalah di Papua,” tegasnya dihubungi Jawa Pos.
Sementara Juru Bicara TNPPB Sebby Sambo menuturkan, persoalan di Papua Barat ini membutuhkan dialog dengan Presiden Jokowi, namun dengan ditengahi oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
Hanya itu yang diinginkan TNPPB, tidak negosiasi dengan lembaga lain, seperti TNI-Polri.
”Jika tidak segera, perlu juga diketahui bahwa TNPPN dalam tiga tahun ke depan berencana mendeklarasikan perang. Saat itu terjadi, maka semua kekuatan TNPPB akan berperang besar-besaran. Tidak seperti sekarang, nanti saat deklarasi itu dilakukan hanya orang Papua yang boleh tinggal di bumi Cendrawasih. Orang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan harus angkat kaki,” ujarnya.
