Eramuslim – Aktivis Kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai menjelaskan bahwa masalah di Papua itu begitu kompleks. Maka, dibutuhkan penyelesaian yang komprehensif dengan dialog bermartabat antara Presiden Jokowi dengan rakyat Papua.
”TNI-Polri tidak bisa memulai dialog, mereka hanya alat negara. Harus presiden yang turun tangan,” ujarnya.
Soal Papua, Pigai mengaku harus jujur mengurai akar masalah sebenarnya. Menurutnya, kondisi Papua pada masa kepemimpinan Jokowi ini justru lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya.
”Mengapa, karena semua kebijakan presiden tidak sesuai dengan harapan rakyat Papua. Janji presiden saat kampanye tidak dipenuhi, padahal sudah mendapatkan 99 persen suara rakyat Papua,” jelasnya.
Apa janji presiden terhadap rakyat Papua? Dia menegaskan, janji yang tidak ditepati itu adalah membuka seterang-terangnya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
Pigai juga membandingkan pembangunan di Papua oleh pemerintahan Jokowi, dengan pemerintahan sebelumnya.
Di Papua, Jokowi hanya membangun dua titik selama tiga tahun. Yakni, gedung dua tingkat Pasar Mama senilai Rp 20 miliar dan jalan sepanjang 132 km Wamena-Nduga, ujar Pigai.
Bila dibandingkan dengan pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) jalan yang terbangun itu mencapai 2.200 km dengan 11 ruas jalan prioritas dan 4 jalan strategis. ”SBY bahkan melalui instruksi presiden untuk membangun Papua,” ujarnya.
