Sidang Paripurna interpelasi mengenai keputusan pemerintah mendukung resolusi PBB 1747 tentang perluasan sanksi terhadap Iran, juga dipantau oleh beberapa aktivis muslim yang tergabung dalam Forum Umat Islam.
Sejak sidang dimulai, mereka berbaur bersama dengan wartawan di atas balkon ruang sidang, Gedung DPR, Jakarta.
Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al-Khaththath mengaku kehadirannya dalam rangka mendorong berjalannya proses interpelasi, sebab bagaimana pun sejak awal FUI merupakan kelompok yang pertama kali meminta DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah terkait dukungan Indonesia terhadap resolusi DK PBB.
"Itukan resolusi kedzaliman, jadi presiden ya bertanggungjawab, atas keputusan resolusi yang dzalim, dan tidak sesuai dengan konstitusi yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, " ujarnya saat mendengarkan sidang, Selasa (5/6).
Terkait keinginan DPR untuk menunda sidang sampai Presiden datang, Khaththath menegaskan, yang menjadi masalah di sini bukan tentang penundaannya, namun kesediaan Presiden untuk bertanggung jawab langsung dan tidak menyuruh orang untuk mewakilkannya.
"Ini masalah yang sangat penting, menyangkut kedaulatan rakyat, sikap Indonesia menunjukan sikap yang tidak berdaulat, politik yang tidak bebas aktif, tapi membebek Amerika, itu yang amat kita sesalkan, " tukasnya.
Ternyata sidang interpelasi tidak hanya diisi dengan interupsi saja, diluar gedung tempat berlangsungnya rapat itu, sekitar 20 orang aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat menggelar aksi yang memdukung pelaksanaan interpelasi oleh DPR.
"Kebijakan politik luar negeri SBY mendukung resolusi DK PBB 1747 telah mebohongi asas politik luar negeri Indonesia, kita menuntut DPR memanggil SBY, "ujar juru bicara aksi Rahmantoha di sela-sela aksi.
Ia juga menuntut, pemerintah memperlihatkan keseriusan dengan datang memberikan penjelasan di depan sidang paripurna DPR, dan juga menuntut SBY mencabut dukungan terhadap resolusi terhadap Iran.
"Kita tidak mau sidang ini hanya menjadi sandiwara politik, anggota DPR bisa menerima ketidakhadiran Presiden yang diwakilkan oleh menterinya, "imbuhnya.
Aksi tersebut dijaga oleh beberapa orang polisi dan sekitar puluhan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR. Dalam aksi mereka membawa poster yang berisi gambar Presiden SBY dan Presiden AS George W Bush, yang bertuliskan "SBY Bohong, SBY antek Amerika." (novel)
