eramuslim.com — Aktivis 98 sekaligus akademisi, Ubedilah Badrun, membeberkan dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ubedilah menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, dalam aktivitas bisnis yang mencurigakan dan berpotensi menyalahi aturan.
Ubedilah menyoroti pembelian saham besar oleh salah satu putra presiden yang dijuluki “putra mahkota”. Putra mahkota ini, menurutnya, membeli 180 juta lembar saham di pasar modal dengan nilai hampir mencapai Rp100 miliar. Sementara itu, Kaesang, putra kedua Jokowi, diketahui menggunakan jet pribadi dalam kegiatan bisnisnya.
“Perusahaan mereka masih baru berdiri, tapi sudah bisa membeli jutaan saham dengan nilai miliaran rupiah. Pertanyaan kita adalah, dari mana uangnya?” ujar Ubedilah dalam YouTube Abraham Samad dikutip, Senin (14/10/2024).
Ia menegaskan bahwa karena mereka adalah anak presiden, publik berhak mengetahui asal usul dana tersebut, terutama karena putra-putra Jokowi mendapat fasilitas negara, termasuk pengawalan dari Paspampres.
Ubedilah juga menyatakan bahwa dirinya dan timnya telah menelusuri lebih dalam jaringan perusahaan yang dibangun oleh Gibran dan Kaesang.
Dalam investigasinya, ia menemukan bahwa kedua putra Jokowi berkolaborasi dengan anak seorang manajer dari perusahaan besar untuk mendirikan perusahaan baru.
“Perusahaan ini kemudian dimiliki mayoritas oleh kedua putra mahkota dari perusahaan-perusahaan tersebut, dan pada saat itu, Gibran sudah menjabat sebagai Wali Kota serta menjadi komisaris utama di perusahaan lain,” tambah Ubedilah.
Lebih lanjut, Ubedilah mengungkap bahwa perusahaan ini mendapat suntikan dana besar dua kali, dengan total mencapai ratusan miliar rupiah dari perusahaan Venture Capital. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan baru yang dipimpin oleh anak presiden bisa mendapat dukungan finansial sebesar itu.
Hal yang lebih mengejutkan, lanjut Ubedilah, adalah ketika anak manajer perusahaan yang terlibat dalam kerjasama dengan putra presiden ini tiba-tiba diangkat menjadi duta besar dengan posisi strategis. “Ini jelas menunjukkan adanya konflik kepentingan,” tutupnya.
Ubedilah menegaskan bahwa niatnya adalah untuk mendorong transparansi dan memastikan bangsa Indonesia terbebas dari praktik KKN. (sumber: fajar)
