Perhitungan sementara Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo, menyatakan, kerugian akibat semburan dan luapan lumpur Lapindo Brantas mencapai lebih Rp 7, 6 triliun. Sedangkan kerugian yang ditanggung PT. Lapindo mencapai sebesar Rp3, 8 triliun.
Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di sela rapat kerja dan rapat konsultasi pemerintah dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/3).
Menurutnya, angka Rp 7, 6 triliun antara lain terdiri dari kerugian sebesar Rp 700 miliar dari jalan tol, jalan arteri Rp 300 miliar, lahan Rp 600 miliar. Kerugian itu belum termasuk kerugian akibat gangguan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet), air minum, dan gas. Selain itu juga dibutuhkan Rp 612 miliar untuk membuat kanal guna membawa lumpur ke laut. Juga dana operasional sebesar Rp70 miliar per tahun.
"Kemudian untuk pembenahan jaringan gas jangka menengah sekitar Rp 60 miliar, pembauatan desain Rp 4, 5 miliar, pengaliran lumpur ke Porong Rp 50 miliar, untuk tanggul Rp 300 miliar, masalah tanah rumah dan lainnya Rp4, 2 triliun. Total sekitar Rp 7, 6 triliun. Ini angka dari tim pelaksana timnas, " papar dia.
Menurut dia, pemerintah harus menanggung dana sebesar itu jika memang masalah lumpur Lapindo itu diambil alih oleh pemerintah. "Dananya ya harus dari APBN kalau memang harus di ake over. Tapi sekarang kan nggak bisa. Sekarang apapun juga harus menjadi tanggung jawab Lapindo menurut Keppres. Kalau Keppres itu masih berlaku, ya kita tidak bisa apa-apa, " sambung Djoko.
Ditegaskannya, yang penting dalam penanganan masalah itu adalah bagaimana agar penderitaan masyarakat tidak terus terjadi dari waktu ke waktu.
"Kemudian jalan-jalan, infrastuktur yang sekarang membuat sengsara kita selesaikan. Itu dulu yang penting, menghilangkan kesengsaraan masyarakat. Kita minta saran dari DPR. Karena DPR kan punya hak budget. Kalau kita putuskan sendiri tanpa dukungan DPR ya nggak bisa, " tuturnya.
Soal kesanggupan PT Lapindo Brantas, ia menyebutkan, sesuai dengan janjinya perusahaan itu sanggup membayar Rp 3, 8 triliun untuk penanganan masalah tersebuty. "Yang Rp1, 3 triliun untuk lumpur dan Rp 2, 5 triliun untuk yang terkena banjir yaitu untuk penggantian tanah dan rumah, " ucap Djoko.
Hadir dalam rapat itu Ketua DPR Agung Laksono, Menko Perekonomian Boediono, Menhub Hatta Rajasa, Menpera Yusuf Asyari, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Menkeu Sri Mulyani. (dina)
