Anggota Komisi I DPR RI Deddy Jamaluddin mendesak pemerintah untuk tidak melakukan politisasi terhadap jajaran direksi PT Telkom dan PT. Indosat. Alasannya, ada kecenderungan dua BUMN plat merah itu kini justru mengalami kemunduran akibat politisasi oleh partai penguasa.
“Seharusnya setelah sahamnya dikuasai asing, seperti Indosat, kinerjanya membaik. Tapi karena diobok-obok dari dalam maka perusahaan ini malah mundur,” kata Jamaluddin dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Telekomunikasi Indonesia” di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/6).
Hal serupa juga dialami Telkom. Oleh karena itu, lanjut politisi PAN asal Bandung itu, ke depan pemerintah harus hati-hati dalam menempatkan jajaran direksi di Indosat maupun Telkom.
Dijelaskannya, sejak sebagian saham Telkom dikuasai asing, pihak Indonesia tidak bisa berperan penuh dalam mengendalikan manajemen dan bisnis Telkom. Lebih parah lagi di Indosat. “Orang Indonesia cuma bisa mengatur SDM-nya. Sedang keuangan dan bisnisnya mereka yang menguasai,” papar Deddy yang juga dosen Fikom Unpad Bandung.
Ia mengusulkan, agar Indosat dijadikan perusahaan modal asing (PMA) penuh, dan saham Telkom kembali dikuasai seluruhnya oleh pemerintah. “Ini agar ada kompetisi mana perusahaan yang good player,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengungkapkan, pemerintah memang belum mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan dunia telekomunikasi Indonesia. “Padahal kita siap mengikuti regulasi yang dibuat pemerintah,” ujarnya.
Setiyadi menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan masyarakat Indonesia yang selama ini belum mampu menikmati jasa telekomukasi, terutama di daerah terpencil. Karena itu pula, pihaknya mendesak pemerintah membangun interkoneksi jaringan, sehingga semua orang bisa menikmati semua layanan dari vendor. (dina)
