“Save Petani, Delete Jokowi”, “Save Petani, Salam Satu Periode” menghiasi spanduk mahasiswa yang digelar selama aksi demonstrasi berlangsung.
Saat diterima anggota dewan, massa mahasiswa juga mengacungkan kartu merah untuk Presiden dan Pemerintah Jokowi yang membuat kebijakan impor beras saat petani panen beras pada Februari dan Maret 2018.
Dalam sambutannya di depan massa demonstran, anggota DPRD Riau Mansyur dari PKS menyatakan masalah impor beras 500 ribu ton oleh Pemerintah pusat hal ini menjadi keprihatinan.
Menurut Mansyur, 600 ribu ton kebutuhan beras Riau setiap tahun yang mampu diproduksi oleh Riau sendiri baru 32 persen oleh sebab itu perlu bantuan pasokan dari provinsi lain seperti dari Sumbar.
“Tanpa impor beraspun Riau tetap cukup beras. Ini menjadi perjuangan DPRD Riau. Permintaan impor beras Nasional Ini terjadi karena tidak sinkronnya data Departemen Perdagangan dengan Departemen Pertanian. Pada 2017 Pemerintah menyatakan 2018 tak ada impor beras tapi ternyata ada impor juga pada awal 2018. Bagaimanapun kita tetap menjaga ketahanan pangan,” tegas Mansyur.
Sementara Suhardiman Amby dari Hanura menurutnya DPRD Riau sedang membentuk pansus dua bulan ke depan akan bekerja keras membahas masalah naiknya pajak Pertalite sehingga harga pertalite mahal di Riau. Demikian juga masalah premium kenapa selalu menghilang di pasaran di Riau, ini akan dibahas DPRD Riau. (Swa/Ram)
