Dia memastikan, Demokrat akan selalu menentang dan tidak pernah memberi ruang terhadap ideologi radikalisme, apapun bentuknya. “Ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Kami juga menjunjung pluralisme, ini sudah final, harga mati dan tidak bisa ditawar,” kata dia lagi.
AHY menyebut pertentangan ideologi yang dituduhkan Moeldoko sebagai tuduhan keji. Karena itu mantan Panglima TNI itu harus bertanggung jawab atas pernyataan yang menurut AHY menyakiti kader dan simpatisan Partai Demokrat.
“KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataan kemarin, karena telah menyakiti perasaan para penggagas dan simpatisan serta kader dimana pun,” kata dia.
AHY juga meyakini, pernyataan yang baru disampaikan Moeldoko setelah menghilang hampir tiga pekan tersebut merupakan salah satu upaya mendiskreditkan Partai Demokrat. Ia curiga langkah itu dilakukan hanya untuk mencari simpati dan pembenaran publik atas segala ulah Moeldoko terhadap partainya selama ini.
“Kami simpulkan upaya Moeldoko dengan berbagai cara ini bertujuan agar Moeldoko dapat pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini lagu lama yang mudah ditebak dan makin menunjukkan bahwa Moeldoko tidak punya alasan fundamental dan sudah keluar dari akal sehat,” tutur AHY.
Dalam pernyataannya pada Minggu (28/3), Moeldoko yang juga didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang 5 Maret lalu menyebut keputusan menerima tawaran jabatan itu bukan saja untuk menyelamatkan Demokrat melainkan juga Indonesia.
Moeldoko menuturkan, keputusan itu dilandasi persoalan ideologis. Kendati begitu dia tak merinci maksud problem ideologis itu seperti apa.
“Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB,” ujar dia. (*)
