Eramuslim.com – Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sepertinya mau mengambil hati personel TNI dan Polri. Caranya, dengan berencana memberi uang saku, uang makan, plus tiket busway gratis kepada personel TNI-Polri. Hal ini diutarakan Ahok, sapaan akrab Basuki, saat apel bersama TNI, Polri dan aparat Pemerintah DKI Jakarta di Markas Kodam Jaya, Cawang, Jakarta, kemarin.
Hadir dalam acara ini, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Panglima Komando Operasi Udara I, Marsekal Muda Agus Dwi Putranto dan Danjen Kopassus Mayor Jenderal Doni Monardo.
“Rencananya, saya ingin ada Peraturan TIF Gubernur yang memberi uang saku Rp 250 ribu per hari dan uang makan Rp 48 ribu per hari untuk tiap personel,” kata Ahok.
Meski kesejahteraan TNI dan Polri sudah cukup baik, namun, Ahok merasa pemberian uang saku masih layak. “Tapi adanya syaratnya, mereka ikut membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikut membereskan kesemrawutan Ibu kota, seperti parkir liar,” kata dia.
Bekas Bupati Belitung Timur ini mencontohkan, penataan parkir di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, terbukti menambah pemasukan daerah. “Saya juga sedang merancang bagaimana peraturannya setiap PAD yang kita pungut bisa tarik 2,5 persen sebagai insentif. Ini juga sedang saya hitung buat TNI dan Polri,” kata dia.
Selain itu, dia juga berkeinginan anggota TNI dan Polri bebas biaya naik transportasi umum. Akan tetapi rencana ini, kata dia, masih perlu dikaji terlebih dahulu sebelum direalisasikan. “Saya akan uji coba para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) naik TransJakarta tidak perlu bayar, begitu juga nanti akan diperluas untuk TNI/ Polri aktif tidak perlu bayar naik transportas umum,” kata dia.
Dia berkeinginan kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan dan berjanji akan terus menghemat setiap sen uang negara untuk keadilan menyeluruh. “Kami tidak ingin TNI, Polri ada kesulitan, sedangkan PNS sekarang sudah lumayan. Ini sedang diperbaiki, saya yakin Pak Jokowi akan terus memperbaiki ini,” janji dia.
Pengamat perkotaan DKI Jakarta, Amir Hamzah menilai, rencana Ahok yang akan memberikan uang saku dan makan maka kepada personel TNI dan Polri kurang tepat. Pasalnya, belum ada payung hukum yang mengatur hal tersebut.
“Saya khawatir rencana ini sebagai langkah strategis Ahok menjelang Pilkada untuk mendekati dan menarik simpati semua kalangan termasuk TNI dan Polri agar mendapat dukungan yang luas,” kata Amir Hamzah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Seperti diketahui, Ahok sudah ancang-ancang mengikuti Pilkada Jakarta, 2017 nanti. Bila tidak ada partai yang mau mencalonkan, kubu Ahok sudah berusaha mengumpulkan KTP warga Ibukota sebagai tanda mendukung Ahok. Calon tanpa partai alias independen disyaratkan mendapat dukungan berupa 750 ribu KTP warga.
Melanjutkan keterangan, kata Amir, peningkatan kesejahteraan TNI dan Polri merupakan tugas dan wewenang pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah. “Dalam undang-undang pemerintah daerah tidak ada otonomisasi peninggakatan kesejahteraan TNI/Polri. Kalau ingin mensejahterakan kedua institusi tersebut kita harus mendorong pemerintah pusat,” saran dia.
Terlebih bila rencana tersebut betul-betul dilaksanakan, kata dia, akan terbentur oleh beberapa persoalan. Seperti, apakah sudah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta. “Kalau belum dianggarkan akan diambil dari pos apa, itu yang harus dipikirkan,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia bila dalam bentuk hibah harus mendapat persetujuan dari anggota DPRD DKI Jakarta. “Sampai saat ini dewan belum pernah sekalipun membahas ini,” kata dia. Untuk itu, dia menyarankan bila memang tidak ada payung hukumnya maka lebih baik rencana pemberian uang saku dan makan untuk TNI/ dan Polri dibatalkan saja agar tidak melanggar aturan yang ada.(rz/RMOL)
