F-PAN mengusulkan agar pemerintah menerapkan swasembada pangan sebagai kebijakan pangan nasional, sehingga Indonesia tidak tergantung pada impor. Demikian Ketua F-PAN Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/10).
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah jujur dalam menerapkan kebijakan swasembada beras yang ditargetkan 2008, swasembada gula tahun 2007, dan bukan selalu tergantung pada impor beras.
Ia menambahkan, ada kabar gembira dengan rencana pemerintah membagikan bibit padi unggul kepada ribuan petani. Sehingga bisa mendorong produktifitas petani dari tahun ke tahun, misalnya semula petani hanya bisa memproduksi enam ton/ha, nantinya bisa memproduksi sebanyak 12 ton/ha.
Tapi, ia juga menyesalkan pemberian tersebut, karena ternyata bibit padi impor dari Cina dan India. "Inikan sama saja dengan impor, karena kita akan selamanya tetap bergantung pada impor. Seperti yang terjadi pada jagung, sekarang ini kita tergantung pada bibit jagung impor. Padahal Deptan memiliki Balai Penelitian Bibit Unggul," tegas dia.
Terkait dengan hal itu, F-PAN tidak akan ikut-ikutan soal hak angket dan interpelasi beras impor yang akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR, 17 Oktober 2006 besok. "Kita lebih menginginkan solusi kebijakan pangan nasional. Angket dan interpelasi beras itukan politik, malah bikin rakyat marah," sambungnya.
Ditegaskannya, sikap PAN akan diputuskan melalui rapat internal fraksi nanti. Sekarang ini anggota masih boleh berbeda pendapat, tapi kalau sudah diputuskan, maka semuanya harus tunduk," tuturnya.
Ditanya apakah anggota yang tak patuh bisa kena sanksi? "Kalau debat di dalam rapat, silahkan saja, tapi kalau sudah disepakati, semuanya harus taat asas," tandas Zulkifli. (dina)
