Sekjen Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), Hari Wibowo mengusulkan agar pemerintah menyelenggarakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) unggas untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai virus flu burung. "Jika unggas juga mendapatkan PIN beberapa tahap maka penyebaran virus flu burung akan dapat ditekan," terang Hari Wibowo di Jakarta, Selasa (21/2).
Menurutnya, peternakan dibagi empat sektor, yakni sektor peternakan leading, peternakan intensif, peternakan mandiri milik rakyat, dan sektor peternakan menyebar dengan jumlah kecil yang ada di sejumlah tempat. "Sektor peternakan yang menyebar dan terdapat di sejumlah tempat itulah yang susah dikendalikan untuk vaksinasi," paparnya.
Ditegaskannya, meski pemerintah memberlakukan vaksin secara gratis, mereka yang memiliki unggas diragukan bersedia menerima vaksinasi unggas jika tanpa gerakan serempak dari pemerintah.
Oleh karena itu, usulnya, vaksinasi massal tersebut harus dilaksanakan secara terpadu di seluruh daerah di Indonesia. Bukan hanya daerah yang sudah terbukti menjadi endemik flu burung, tetapi juga daerah lain yang belum terdeteksi.
"Hal ini penting dilakukan karena dikhawatirkan daerah yang tidak terdeteksi sebagai endemik justru akan menulari tempat yang sebenarnya sudah bisa ditangani," kata Hari.
Ia memperkirakan langkah-langkah tersebut akan menemui berbagai kendala terutama aspek sosial budaya pada masyarakat tertentu yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari unggas peliharaan. "Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang benar atau sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih tenang," sambungnya.
Hari menambahkan, untuk sementara masyarakat atau peternak harus lebih aktif melapor jika menemukan unggas yang mati secara mendadak. "Biasanya unggas yang terkena flu burung, setelah mati akan kelihatan membiru. Jika ditemukan tanda-tanda seperti itu atau merasa ragu diharapkan segera melaporkannya ke Dinas Peternakan setempat," imbuhnya. (dina)
