Adi mengatakan paradoks dan blunder di awal inilah yang kemudian diluruskan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemarin, seusai diperiksa polisi terkait kerumunan HRS di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan Mahfud semestinya turut bertanggung jawab atas kerumunan HRS.
Ridwan Kamil mengatakan kekisruhan kerumunan HRS yang berlarut-larut dimulai sejak pernyataan Mahfud yang membolehkan penjemputan. Dia menilai pernyataan itu membuka ruang tafsir sehingga ribuan orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta.
Ridwan Kamil mengatakan semestinya bukan hanya kepala daerah yang dimintai klarifikasi oleh polisi. Sejauh ini, polisi memang memeriksa Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pelbagai kerumunan HRS setelah tiba di Tanah Air. Menurut Ridwan Kamil, Mahfud pun seharusnya ikut diperiksa polisi.
Adi Prayitno menganggap Ridwan Kamil ingin mengingatkan bahwa persoalan kerumunan HRS tak selesai di hilir. Semisal dengan memeriksa dua gubernur dan mencopot dua Kepala Kepolisian Daerah sebagai buntut dari kerumunan tersebut. Namun ujar Adi, ada masalah di hulu yakni pemerintah pusat yang sejak awal tak tegas.
“Makanya bagi RK semua orang harus bertanggung jawab, kalau dari hilir diperiksa, dimintai keterangan, bahkan ada yang tersangka, bagaimana yang hulu, yang welcome,” kata Adi.
