Eramuslim.com – Dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD . ihwal penjemputan HRS paradoks sejak awal. Mahfud sebelumnya membolehkan penjemputan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu di Bandara Soekarno-Hatta setiba dari Mekah, Arab Saudi, pada 10 November lalu, asalkan massa tertib protokol kesehatan.
Menurut Adi, imbauan itu bertolak belakang dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. “Ya paradoks sekaligus blunder. Satu sisi PSBB tidak perbolehkan kerumunan, tapi ada statement MMD (Mahfud Md.) yang membolehkan asal tertib. Efeknya berjubel ribuan orang menjemput HRS (Habib Rizieq Shihab),” kata Adi kepada Tempo, Kamis, 17 Desember 2020.
Adi berujar seharusnya pemerintah bisa memprediksi penjemputan HRS akan menimbulkan kerumunan dan pasti melanggar protokol kesehatan. Apalagi mantan ketua umum FPI itu sudah lebih tiga tahun tak berada di Indonesia. Berkaca dari puja-puji pengikutnya selama ini, kata Adi, semestinya ada perkiraan kedatangannya bakal disambut besar-besaran.
Namun, Adi melanjutkan, justru tak ada mitigasi atau larangan dari pemerintah. Bahkan para menteri yang biasanya tegas mengultimatum masyarakat yang melanggar PSBB pun tak bersuara.
“Dalam kasus HRS enggak ada tuh, kok terkesan welcome. Mestinya Menkes bicara, polisi, dan khususnya Mendagri yang biasanya kencang terkait aturan PSBB,” ujar Adi.
