eramuslim.com – Pernyataan Ade Armando yang menyebut di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terjadi dinasti politik sebenarnya disoroti. Kader PSI itu ditantang mengampanyekan anti keistimewaan DIY.
Tantangan itu disampaikan Pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto. Ia menyebut Ade bisa saja melakukan hal tersebut jika memang keberatan dengan kondisi saat ini di DIY.
“Kalau Ade dan partainya merasa punya keberatan dengan keistimewaan Yogyakarta, silahkan saja sekalian disampaikan secara terbuka, kampanyekan anti keistimewaan DIY dan deklarasikan,” ungkapnya dikutip dari unggahannya di X, Senin (4/12/2023).
Ia memberi usul. Menurutnya, Ade dan partainya bisa saja mengubah UU di parlemen. Jika memang ingin menghilangkan keistimewaan DIY.
“Tentu kami akan menentang politik anti keistimewaan Yogyakarta yang Anda anut itu, jika betul-betul berani jujur,” ujarnya.
Meski begitu, bagi Henry, apa yang disampaikan Ade menujukkan pemikiran Ade yang kian hari tidak selaras dengan logika.
“Tiba-tiba saja si Ade ini nyerang Keraton Jogja yang dia anggap dinasti yang harusnga dikritisi mahasiswa yg demo kemarin, bukan ke dinasti yang sedang dia bela,” katanya.
Pasalnya, menurut Henry, sistem pemilihan kepala daerah di DIY memang beda dengan lainnya karena jelas dasarnya. Karena memang memiliki sejarah yang panjang.
“Keraton Yogyakarta pemegang mandatnya memang dinasti Mataram yang punya sejarah panjang jauh sebelum Republik ini berdiri,” jelasnya.
Atas pertimbangan itulah, pemilihan kepala daerah di DIY dan di daerah lainnya di Indonesia berbeda. Namun begitu, menurutnya, hal tersebut sebelumnya berdasarkan kehendak rakyat.
“Sehingga tatacara pengangkatan Kepala daerah Yogyakarta, dilakukan sesuai tradisi Kraton saat mengangkat Sultan Hamengkubuwono yang sekaligus memiliki kedudukan sebagai Gubernur DIY,” terangnya
Kondisi tersebut, jelas Henry, beda halnya daei politik dinasti yang dibela Ade. Disoroti karena memang dianggap menabrak aturan lewat Mahakamah Konstitusi (MK).
“Berbeda dengan dinasti yang lagi dibela Ade. Menjadi kontroversi dan catatan sejarah buruk negeri ini karena ada pemaksaan perubahan aturan lewat MK untuk meloloskan politik dinasti itu,” pungkasnya.
“Ini terbukti bermasalah sampai harus diadili oleh MKMK, hingga ketuanya paman Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena melakukan pelanggaran berat,” tandasnya.
