Tak pelak pilpres 2009 ini, hajatan para mantan jendral. Dan, ini hebatnya TNI, khususnya AD (Angkatan Darat), karena yang ikut bertarung di pilpres Juli ini, adalah para mantan jendral AD.
Ibaratnya, main ‘rolet’, kalau diputar, berhentinya ke mana saja, pasti nantinya mantan jendral itu, mendapatkan kekuasaan.
Tiga calon capres dan cawapres yang akan ikut pilpres Juli ini, terdapat tokoh militer, yang tak asing lagi. Seperti, Letjen Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad, Jendral Wiranto, mantan Panglima TNI, dan Jendral Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Kaster TNI. Adanya sejumlah jendral yang ikut dalam pemilu pilpres ini, dan para jendral yang menjadi calon di pilpres nanti, mereka juga melibatkan sejumlah jendral, yang ikut menjadi ‘Tim Sukses’ mereka.
Seperti di pasangan Megawati-Prabowo itu, terdapat Letjen M.Jasin, yang ikut serta dalam ‘Tim Sukses’ Mega-Pro ini. Di pasangan Jusuf Kalla-Jendral Wiranto, yang ikut menjadi ‘Tim-Sukses’, juga terdapat tokoh militer, seperti Jendral Fachrur Rozi, Letjen Suadi Marassabesy, dan di ‘Tim Sukses’ Jendral SBY-Budiono, lebih banyak lagi kalangan militer yang ikut, diantaranya Marsekal Djoko Sujanto. Mereka semuanya adalah para perwira tinggi, yang dahulunya pernah berkarir di militer dan mempunyai posisi yang strategis.
Pilpres yang akan berlangsung Juli nanti, banyak kalangan mengkawatirkan posisi TNI, akan institusi ini dapat melaksanakan sikap netralitasnya? Apalagi, Presiden SBY, yang sekarang menjadi panglima TNI, dikawatirkan akan mempengaruhi posisi netralitas TNI. Tiga pensiunan jendral yang sekarang ini ikut berlaga dalam pilpres, mereka mempunyai pengaruh yang cukup dikalangan TNI.
Namun, fihak TNI, sudah menegaskan tidak akan meninggalkan sikap netralnya, di pilpres nanti. Seperti dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Marsekal Muda, Sagom Tambon, menegaskan , ‘Anggota TNI aktif di jamin akan tetap netral di pilpres 2009 ini’, tegasnya.
Hal ini tak lain, Undang-Undang TNI No.34 Tahun 2004, tentang TNI menegaskan : “ TNI dilarang ikut dalam berpolitik praktis. Tak ada keraguan netralitas TNI yang masih aktif. JIka ada prajurit yang melanggar tinggal menunggu sanski”, tambah Sagom. Natrelitas TNI sasaran akhirnya adalah ketidak terlibatan TNI dalam berpolitik,taat hukum, dan tidak berbisnis. Dan, menjadi TNI yang professional. Ini adalah langkah strategis, yang telah dilakukan TNI, yang bertujuan melakukan reformasi secara total, dan menjauhi praktik politik, seperti pernah yang terjadi di masa lalu.
Namun, demikian seperti yang dikatakan oleh Letjen Agus Widjojo, yang menghadiri diskusi yang diselenggarakan Lespersi, Selasa, kemarin, menegaskan, kemungkinan secara de facto, pelanggaran netralitas TNI itu, kemungkinan bisa saja terjadi’, ucapnya. Banyak kalangan yang mengkawatirkan keterlibatan TNI yang masih aktif di dalam pilpres nanti, khususnya mereka yang ada di lapangan (territorial).
Seperti, yang diungkapkan Ikrar Nusabakti, dari LIPI, dari TNI dan Polri, yang menyatakan dirinya, netral, tapi menurut Ikrar, tampak kasat mata, di mana ada peran yang dinilai aneh, yang dilakukan institusi itu. Dan, Ikrar, menggaris bawahi, bahwa TNI, masih belum mau lepas dari peran politiknya.
Kenyataannya, sekarang yang ikut berlaga dipilpres 2009 ini, ada tiga pensiunan jendral, yang mereka masing-masing mempunyai pengaruh yang kuat di TNI dulunya. Adakah TNI akan tetap netral menghadapi pilpres nanti?
Memang, buat rakyat Indonesia, masih belum pupus dari ingatan, di zaman Orde Baru yang repressif dan otoriter selama 32 tahun. Dan, para mantan jendral itu masih harus membuktikan kehadirannya dapat meningkatkan makna demokrasi dan kesejahteraan. Atau sebaliknya. Sementara itu, kalangan politisi sipil masih ragu-ragu, dan tidak percaya diri untuk memegang kekuasaan penuh, dan tetap menjadikan para jendral sebagai patron mereka. (m/mi/kmps).
