Terkait data invalid DPT itu, Geprindo mengajak seluruh komponen anak bangsa, baik dari elit hingga grass-root agar memberi perhatian khusus dalam hal ini. “Masih segar dalam benak kita kasus tercecernya KTP-El yang tentu saja sangat memalukan. Sebagai identitas kependudukan harusnya KTP-El dijaga dengan baik, mulai dari proses tender hingga produksi serta distribusi,” beber Bastian.
Menurut Bastian, dua hal itu sangat terkait, mengingat KTP-El dapat menjadi syarat memilih dalam pemilu. Sementara kasus KTP-El tidak terungkap secara terang,
“Mendagri banyak diam. Rakyat patut tahu siapa yang menyimpan data kependudukan KTP-El sehingga tidak ada lagi invalid data pemilih pemilu. Atas persoalan ini, kami mendesak Mendagri harus bertanggung jawab, mundur dari jabatannya karena tidak mampu mengurus data kependudukan secara clean and clear. Selain itu kita meminta penundaan pemilu sampai data yang diberikan benar-benar valid,” pungkas Bastian.(kl/itoday)
