Ada 10 Juta Suara di Luar Negeri, Nicho Silalahi : Berpotensi Menjadi Milik Penguasa

eramuslim.com – Aktivis Nicho Silalahi ikut menyoroti video viral di TikTok soal WNI di Taipei yang sudah mencoblos surat suara Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah menyatakan peristiwa itu tidak sah.

Nicho Silalahi menyebut ada potensi kecurangan Pilpres 2024 di luar negeri yang bisa dilakukan rezim penguasa.

“Ada ± 10 Juta Suara dari Luar Negri, Potensi Suara yang signifikan itu berpotensi menjadi milik penguasa,” tulis Nicho di akun X @Nicho_Silalahi, Kamis (28/12/2023).

Nicho menyebut posisi Duta Besar (Dubes) punya peran mempengaruhi WNI di luar negeri untuk memilih calon presiden.

“Sudah jadi rahasia umum Siapapun Dubesnya maka bisa dipastikan merekalah pengendali suara itu, agar tercipta pemilu yang benar-benar fair play seharusnya kotak suara luar negri itu dihapuskan,” sebutnya.

Nicho Silalahi lantas mengungkit lagi pernyataan Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu soal dugaan kecurangan pemilu di luar negeri.

“Masih ingat ga saat bang @Masinton teriak-teriak ada kecurangan yang terjadi di luar negeri ?,” ungkapnya.

Diketahui pada pemilu 2019 lalu, Masinton yang saat itu jadi Calon legislatif PDIP Dapil 2 DKI mengaku sudah mencium adanya praktik kecurangan dalam pemilihan umum yang dilangsungkan di Malaysia.

Bahkan sebelum temuan kertas suara tercoblos di Malaysia baru-baru ini, Caleg petahana ini menyebut jika praktik kotor di Malaysia sudah berlangsung lama.

Anggota Komisi III DPR RI ini bahkan sempat ditawari langsung untuk membeli suara di Negeri Jiran. Hal itulah yang ia sayangkan.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan sebagian WNI di luar negeri akan dikirimi surat suara untuk mencoblos dengan metode pos. Namun, distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri belum dilakukan saat ini.

“Kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori rusak dan tidak diperhitungkan dalam catatan surat suara dalam formulir C hasil LN-pos,” kata Hasyim pada jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (26/12).(sumber: fajar)

Beri Komentar

1 komentar

  1. Siapapun dubesnya monitor suara luar negeri jgn sampai demokrasi hanya dagelan politik mereka yg tajir pakai uang APBN tapi rakyatnya yg sengsara