Eramuslim – Meski dalam konstitusi Indonesia tidak mengenal oposisi, namun, oposisi sudah jadi fakta politik. Sejumlah nama disebut menjadi tokoh oposisi negeri ini, antara lain ekonom senior Rzal Ramli, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan pakar hukum Tata Negara Refly Harun.
“Setidaknya ada sembilan orang yang “didaulat” rakyat untuk memimpin oposisi. Mereka bangunkan rakyat dari tidur leyer-leyernya. Para tokoh ini membawa kentongan dan beteriak: “negara tidak aman, dan terjadi banyak perampokan”. Karena itu, jangan tidur. Ayuk bangun…bangun… bangun.. Teriak para tokoh oposisi itu,” kata pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Tony Rosyid.
Menggapi hal ini, aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya’roni mengatakan, adanya sembilan tokoh untuk menjadi oposisi sudah tepat. Tugas oposisi, selain terus mengkritik pemerintah, tugas penting lainnya adalah membangkitkan daya kritis rakyat terhadap penguasa yang sudah tidak sejalan sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Saat ini pemerintah bebas melakukan apa saja tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu daya kritis rakyat harus digenjot agar bisa menjadi kekuatan kritis yang efektif,” ujar Sya’roni kepada Harian Terbit, Senin (11/5/2020).
Sya’roni menilai, kesembilan tokoh yang menjadi pemimpin oposisi juga memiliki legalitas moral sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan. Jejak rekam kesembilan tokoh yang menjadi pemimpin oposisi tersebut tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Apalagi dalam sistem demokratis kekuatan oposisi juga harus kuat agar menjadi penyeimbang yang efektif. “Banyak kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat kecil. Oleh karena itu wajib dikritisi,” tegasnya.
