2. Polisi, Hakim dan Jaksa Tak Boleh Di-OTT
Pernyataan Arteria yang baru-baru ini kontroversial adalah soal OTT. Bermula dari sesi tanya jawab, Arteria mendapatkan pertanyaan dari peserta webinar terkait pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang takut akan OTT KPK.
Sehingga Achmad meminta untuk memanggil kepala daerah terlebih dahulu sebelum OTT.
Terkait OTT ini, Arteria bahkan punya sikap sendiri. Secara pribadi, dia mengaku tak mendukung adanya OTT terhadap penegak hukum, baik kepada jaksa, hakim, maupun polisi.
“Saya pribadi saya sangat meyakini yang namanya polisi hakim jaksa itu tidak boleh di-OTT,” ucap Arteria dalam webinar ‘Hukuman Mati Bagi Koruptor, Terimplementasikah?’ yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan Kejaksaan Agung, Kamis (18/11).
“Bukan karena kita pro koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum. Bisa dibedakan, tafsirnya jangan ditafsirkan beda, kita mendukung atau apa ya, saya sampaikan banyak sekali instrumen penegakan hukum di samping OTT,” lanjut dia.
Arteria menilai, penindakan hukum tak harus melulu dengan cara OTT, terlebih jika dilakukan kepada penegak hukum.
Dia menyebut, penegakan hukum dengan cara case building misalnya, lebih mendapat keadilan sebab bisa diuji oleh semua pihak, beda dengan OTT.
