Eramuslim.com – Sebanyak 620.258 warga Jawa Tengah tergolong miskin ekstrem. Demikian data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) per Maret 2023 yang disampaikan Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah.
“Status verval di 17 kabupaten PKE itu sudah 100 persen. Jumlahnya untuk 923 desa. Itu Anggota Rumah Tangga (ART) maupun Kepala Rumah Tangga (KRT) nya sudah 100 persen. ART miskin ekstrem ada 620.258 dan KRT-nya ada 194.281,” tutur Tegoch hari Kamis (8/6/23).
Menurut data, Banyumas tercatat sebagai kabupaten dengan angka tertinggi , mencapai 65.270 orang. Selanjutnya Kebumen sejumlah 55.320 warga dan Magelang sebanyak 48.762 warga.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tegoch Hadi Noegroho mengatakan, saat ini, Pemprov Jateng tengah fokus menggarap pengentasan kemiskinan ekstrem yang tersebar di 17 kabupaten untuk menangani kemiskinan di Jateng. Dimana terdapat sebanyak 923 desa miskin ekstrem yang diambil dari data P3KE.
Lebih lanjut, penentuan status kemiskinan itu berdasarkan dari komponen kebutuhan dasar. Seperti rumah, jamban, air bersih, dan listrik. Kemudian status disabilitas, stunting, anak putus sekolah, hingga pengangguran atau masyarakat yang tidak bekerja.
Dari verval dengan komponen tersebut, ia mendapati angka tertinggi di Banyumas dengan ART 65.270 dan KRT 20.445. Lalu Kebumen dengan ART 5.320 dan KRT 15.863. Berikutnya Kabupaten Magelang dengan ART 48.762 dan KRT 14.698.
“Jadi kemiskinan ekstrem ini memang kita pilih data yang kemiskinannya tertinggi di desa-desanya. Jadi tidak bisa menghitung bila Banyumas paling miskin. Karena masih banyak desa lain yang belum dihitung di situ. Kita hanya ambil di 923 desa untuk proses percepatan ini. Karena semua daerah pasti ada miskin ekstrem,” terangnya.
Sebelumnya sebagaimana arahan Wakil Presiden, pihaknya melakukan pilot project pengentasan kemiskinan di 5 kabupaten pada 2021 silam. Jateng menjadi salah satu dari tujuh provinsi yang terpilih sebagai pilot project.
Setiap kabupaten memiliki 25 desa yang diintervensi untuk kemiskinan ekstrem, sehingga totalnya 125 desa. “Tahun kedua (2022) yang sekarang ada 17 kabupaten, ditambah lagi. Semua akan dilakukan percepatannya. Di Jateng kita coba intervensi di semua sektor. Ya rumahnya, jamban, air bersih, listrik, empat layanan dasar menjadi sasaran provinsi, termasuk rumah toidak layak huni (RTLH),” tutupnya.
(Hidayatullah)
