Kalangan poitisi di DPR RI mengharapkan pemerintah menuntaskan penjualan aset-aset strategis negara pada tahun 2007. Beberapa aset negara yang harus diusut antara lain Indosat, Telkomsel termasuk ExxonMobil Cepu.
Anggota Komisi I F-PAN, Dedy Djamaluddin Malik menyarankan, pejabat pemerintahan sebelumnya juga harus diusut khususnya Laksamana Sukardi. "Apa pertimbangannya menjual aset-aset strategis seperti Indosat. Apakah betul-betul negara kesulitan atau hanya mengejar rente untuk Pemilu Pilpres sehingga Indosat dijual, " ujar Dedy kepada pers di jakarta, Kamis (4/1).
Saat ini, hampir 50 persen saham Indosat dikuasai konsorsium Singapura, begitu juga Telkomsel sekitar 35 persen. Padahal, cara mengakuisisi dua BUMN tersebut terkesan banyak masalah.
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Boy W Saul mengingatkan, apa pun risikonya, berbagai aset strategis milik negara harus segera diambil alih pengendaliannya.
"Kita tak mau perekonomian negara ini dikendalikan pihak asing, atau oleh jaring-jaring kapitalis internasional dengan menggunakan negara tetangga. Kan sudah ada indikasi, penjualan aset-aset itu dulu terkesan banyak masalah. Konsorsium pembelinya juga sesungguhnya tak setangguh yang diperkirakan, " papar dia.
Hasto Kristianto, anggota F-PDIP menyatakan, upaya mengusut tuntas berbagai kasus penjualan aset strategis negara hendaknya diletakkan dalam konteks membantu kedaulatan ekonomi.
"Pokoknya, seluruh keputusan politik dan kontrak-kontrak bisnis yang merugikan negara harus ditinjau ulang. Termasuk penjualan Indosat, Telkomsel, juga kontrak ExxonMobile di Cepu, Freeport dan lain-lain, " katanya.
Dengan demikian, katanya, nasionalisme di bidang ekonomi di tempatkan dalam konteks menyelamatkan aset-aset negara, guna kepentingan rakyat.
"Sebetulnya, Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sangat powerful dalam membongkar kasus-kasus yang merugikan negara. Hanya saja, apakah Presiden mau bersikap tegas sesuai dengan yang dijanjikan, " tandas Hasto. (dina)
