Anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa pemerintahan SBY-Kalla pada tahun 2006 akan menghadapi tantangan yang makin berat, khususnya protes dari mahasiswa, buruh, guru dan wong cilik terutama para petani dan nelayan yang menuntut peningkatan kesejahteraan.
"Terjadinya PHK besar-besaran, penetapan UMR yang dinilai merugikan pekerja, nasib guru yang tidak jelas, biaya pendidikan yang mahal, soal lapangan kerja dan sebagainya akan mendorong masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan. Gerakan mahasiswa yang sempat melempem di tahun 2005 karena tidak adanya donator, akan membesar karena tuntutan tadi,"papar Yuddy Chrisnandy kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/12).
Ia menegaskan, mereka yang terpuruk akibat dampak kenaikan harga BBM bukan hanya rakyat kecil tetapi juga kelas menengah. Mereka akan bergabung dengan rakyat jelata yang menuntut peningkatan kesejahteraan kepada presiden yang dipilihnya. Kalau suasana sudah panas, biasanya donaturnya datang untuk nimbrung.
"Donatur itu hanya salah satu unsur saja. Yang bisa menggerakan masyarakat dan aksi mahasiswa adalah ketidakpuasan. Donatur itu hanya melengkapi saja. Lagian saya lihat, pejabat-pejabat Negara yang ada di lingkungan SBY, umumnya kurang punya link dengan mahasiswa," sambung dosen Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu.
Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah segeramemenuhi janjinya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sampai sekarang belum terlaksana. Ia yakin pemerintah mampu melakukan itu, syaratnya, para pembantu presiden tidak boleh gleca-glece alias tidak serius. Para menteri harus bekerja 24 jam secara mati-matian, tidak boleh angot-angotan lagi.
Sebelumnya, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung dalam kajian politik akhir tahunnya antara lain menyatakan, aksi mahasiswa/LSM selama tahun 2005 mengalami lesu darah dan itu akan berlanjut pada 2006. Penyebabnya, dukungan politik dan teknik dari kelompok kepentingan, dalam hal ini dari politsi dan pengusaha serta militer, semuanya lesu karena secara politik mereka telah mendapatkan akomodasi dalam pemerintahan SBY.
"Seiring dengan melemahnya kekuatan-kekuatan politik di luar sistem pemerintahan dan kalangan civil society, stabilitas politik 2006 kelihatannya masih akan steril dari aksi-aksi mahasiswa/LSM yang secara signifikan mampu mempengaruhi perubahan kebijakan," papar Akbar.
Menurutnya, tahun 2006, SBY-JK masih mampu memanfaatkan stabilitas politik tersebut untuk memperbaiki kinerja ekonominya. Namun karena tantangan pembangunan ekonomi yang demikian kompleks, pemerintah masih menanggung risiko stagnansi atau kemandegan. "Dan kalau stagnasi ekonomi terjadi, tidak menutup kemungkinan stabilitas politik akan ikut goyah sehingga terjadilah rekonfigurasi politik baru," tambahnya. (dina)
