Eramuslim – Belakangan gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden mewarnai berbagai konten di media sosial. Gerakan ini dianggap politis oleh sejumlah pihak dengan menuding berafiliasi untuk mendukung pasangan bakal capres Prabowo Subianto dan bacawapres Sandiaga Uno.
Sementara, bagi pendukung pasangan ‘Jokowi’ Widodo-Ma’ruf Amin, gerakan ini dianggap sebagai gerakan politik hitam jelang Pilpres 2019.
Menanggapi hal itu, pakar komunikasi digital, Anthony Leong mengatakan, #2019GantiPresiden itu memiliki pesan komunikasi yang sama dengan #Jokowi2Periode.
“#2019GantiPresiden bermakna ingin ganti presiden di periode selanjutnya dan #Jokowi2Periode ingin untuk melanjutkan kepemimpinannya dua periode. Ini punya makna komunikasi yang sama di media sosial ataupun medium lainnya. Kedua tagar bersifat aspirasi dari masyarakat,” ujar Anthony dalam rilis pers, Senin (3/8).
Anthony yang juga CEO Menara Digital ini menambahkan, masing-masing masyarakat bisa memaknai dengan sendirinya.
“Kita harus netral menyikapinya. Bagi yang rasa baik bisa implementasikan #Jokowi2Periode, bagi yang kurang puas dengan yang sekarang bisa #2019GantiPresiden. Kekuatan maknanya sama, hanya saja ini ada rivalitas dua kubu maka cenderung panas,” ujarnya.
Ia menyayangkan tindakan yang melarang deklarasi #2019GantiPresiden.
“Point penting demokrasi adalah pergantian kekuasaan. Ini supaya ada sirkulasi maka demokrasi itu lahir. Jadi disayangkan apabila tindakan ini dilarang karena dalam aksi tersebut menyuarakan gagasan ekonomi terkini dari masyarakat. Jika dilarang maka aksi #Jokowi2Periode juga harus dilarang,” tutupnya. (rmol)
