Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya KH. Muchid Murtadho minta pemerintah Jawa Timur segera menutup lokalisasi pelacuran di seluruh daerah di Jawa Timur maksimal tahun 2013 ini juga. Untuk memberikan usaha ekonomi para mantan Pekerja Seks Komersial (PSK), diusulkan agar pemerintah membangun bekas lokalisasi itu menjadi sentra ekonomi berupa kegiatan usaha dengan memberikan modal cuma-cuma kepada mantan PSK dan germo.
“Selama ini kan kita selalu bicara bagaimana memikirkan kelangsungan hidup para mantan PSK dan germonya itu. Ini juga tugas pemerintah untuk menyiapkannya. Kami usul agar tempat bekas lokalisasi itu dibangun pusat kegiatan usaha berupa kios-kios dan diberikan kepada mantan PSK dan germo itu cuma-cuma. Kalau perlu ditambah dengan modal awal secara hibah,” tegasnya menjawab pertanyaan MUIonline, usai bersilaturrahim ke MUI Pusat, di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3) tadi pagi.
Wakil Sekjen MUI Pusat Natsir Zubaidi mengemukakan, penutupan lokalisasi PSK memang tugas yang tidak bisa ditawar lagi. Tetapi tentunya juga harus dipikirkan keberlanjutan hidup para mantan PSK dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kita harus ikut memikirkan agar mantan PSK bisa melanjutkan mengembangkan ekonomi mereka. Sebab, kebanyakan para PSK sulit untuk berhenti dari pekerjaan tercelanya itu karena khawatir tidak bisa melanjutkan hidup karena tidak mempunyai pekerjaan.
Anggaran Dikorupsi
Menurut Muchid, selama ini sebenarnya sudah ada anggaran untuk pengembangan ekonomi para mantan PSK maupun germonya itu. Tetapi, tidak jarang anggaran pemerintah itu dikorup oleh aparat pemerintahnya. Karena itu, kami berharap agar anggaran untuk pengembangan ekonomi mereka nantinya benar-benar sampai ke tangan mereka secara utuh.
“Kita ini kelompok ulama. Sementara kita tidak bisa melakukan amar makruf nahi mungkar. Di depan mata kita berkeliaran kemungkaran berupa pelacuran, sementara kita ini diam saja. Bagaimana pertanggung jawaban kita di hadapan Alloh kelak di hari kiamat. Doa-doa kita sulit untuk dikabul, kalau kita cuma diam saja, sementara di sekitar kita banyak kemungkaran dan kemaksiatan. Lalu kita cuma berdiam diri saja,” kata Muchid mengeluhkan.
Karena itu, MUI Kota Surabaya akan mendorong terus pihak pemerintah, baik di tingkat walikota maupun gubernur agar setahun ini juga lokalisasi pelacuran bisa dihapus sama sekali di seluruh daerah Provinsi Jawa Timur. Sedang bekas tempat lokalisasi itu nantinya agar dibuat sentra usaha berupa kios-kios dan diberikan secara cuma-cuma kepada mantan PSK dan germo. “Kita malu pada mantan gubernur Jakarta Pak Sutiyoso. Beliau bisa menutup lokalisasi besar, kenapa kita tidak bisa,” ujarnya.
(Ds/MUI)
