Di samping itu, herd immunity juga dapat dicapai melalui penggunaan vaksin, seperti dalam kasus cacar dan campak. Sayangnya, sejumlah ahli mengatakan dibutuhkan waktu selama kurang lebih 18 bulan untuk mengembangkan vaksin corona.
Pemerintah sendiri melalui Ketua tim pakar Gugus Tugas COVID-19, Wiku Adisasmito telah membantah bila herd immunity menjadi bagian dari strategi Pemerintah Indonesia menghadapi COVID-19. Dia menekankan, pelonggaran yang mungkin nantinya diambil bukan berarti masyarakat sudah boleh berkumpul.
“Tetapi, masyarakat juga harus mengikuti protokol kesehatan secara konsisten di dalam aktivitasnya, sehingga kasus positif baru virus corona tidak terus bertambah,” kata Wiku ketika memberikan keterangan pers di Istana Merdeka pada Rabu (20/5).
Lebih lanjut, Wiku menjelaskan, pelonggaran mobilitas manusia memerhatikan tiga kriteria sesuai yang ditetapkan WHO. Pertama, kajian epidemiologi, lalu sistem kesehatan, dan ketiga pemantauan kesehatan masyarakat.
“Kami tentu akan mempertimbangkan kurva kasus positif COVID-19, kemampuan kami dalam melakukan tes massal dan pelacakan kontak dekat, pergerakan manusia di dalam dan luar kota dan juga kemampuan logistik,” tuturnya. (Okz)
